TRIBUNNEWS.COM - Selama lebih dari dua dekade, program nuklir Iran menjadi fokus utama pengawasan internasional melalui sanksi ekonomi, inspeksi ketat, dan negosiasi diplomatik panjang.

Iran, sebagai penandatangan Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir (NPT), wajib membuka fasilitasnya untuk inspeksi oleh Badan Energi Atom Internasional (IAEA).

Al Jazeera melaporkan, pengawasan intensif terhadap Iran sangat kontras dengan perlakuan terhadap Israel yang tidak menghadapi tekanan serupa meski secara luas diyakini memiliki senjata nuklir.

Perbedaan ini memicu kritik global terkait adanya standar ganda dalam sistem non-proliferasi.

Israel dan Kebijakan Ambiguitas Nuklir

Israel selama puluhan tahun menerapkan kebijakan “ambiguitas nuklir”, yakni tidak mengonfirmasi maupun menyangkal kepemilikan senjata nuklir.

Kebijakan ini bertujuan menjaga efek jera militer tanpa memicu konsekuensi diplomatik dan hukum internasional.

Para analis menyebut kepemilikan nuklir Israel sebagai “rahasia umum”.

Perkiraan menunjukkan Israel memiliki sekitar 80 hingga 200 hulu ledak nuklir, meski angka pastinya tidak pernah diumumkan.

Fasilitas nuklir Dimona di gurun Negev diyakini menjadi pusat produksi plutonium untuk senjata nuklir.

Program ini diperkirakan dimulai sejak 1950-an dengan dukungan teknologi asing, terutama dari Prancis.

Baca juga: Sebagian dari 5 Ribu Marinir AS Sudah Tiba di Timur Tengah, Operasi Darat Sisir Nuklir Iran?

Pada 1986, kebocoran besar terjadi ketika teknisi Mordechai Vanunu mengungkap foto dan informasi fasilitas Dimona ke media Inggris.

Ia kemudian ditangkap dan dipenjara selama 18 tahun setelah diadili secara rahasia.

Israel juga tidak menandatangani NPT, sehingga tidak terikat kewajiban inspeksi internasional.

Hal ini membuat program nuklirnya tetap berada di luar pengawasan formal global.

Berbeda dengan Israel, Iran berada dalam sistem pengawasan internasional yang ketat.