Baca tanpa iklan
Media pemerintah mengutip juru bicara Khatam Al-Anbiya yang mengatakan pada Senin (20/4/2026) pagi bahwa kapal tersebut sedang dalam perjalanan dari China ke Iran.
“Kami memperingatkan bahwa angkatan bersenjata Republik Islam Iran akan segera menanggapi dan membalas pembajakan bersenjata oleh militer AS ini,” kata juru bicara tersebut.
Diberitakan Arab News, insiden ini terjadi di tengah ketegangan yang tinggi di Selat Hormuz, jalur vital untuk minyak dan gas alam cair dunia, yang praktis tertutup sejak dimulainya perang AS-Israel dengan Iran tujuh minggu lalu.
Iran sempat membuka kembali selat tersebut pada Jumat (17/4/2026) sebagai pengakuan atas gencatan senjata Israel-Hizbullah di Lebanon, tetapi menutupnya kembali pada hari berikutnya sebagai tanggapan atas blokade yang dipertahankan AS terhadap kapal-kapal yang berlayar ke dan dari pelabuhan Iran.
Trump mengatakan Touska berada di bawah sanksi Departemen Keuangan AS "karena riwayat aktivitas ilegal sebelumnya."
Kapal Touska terdaftar di situs web Kantor Pengawasan Aset Asing Departemen Keuangan sebagai kontainer berbendera Iran yang dikenai sanksi AS.
2. Iran Tolak Negosiasi di Bawah Tekanan AS, Tegaskan Punya Hak di Selat Hormuz hingga Ejek Trump
Iran menegaskan sikap kerasnya terhadap Amerika Serikat (AS)-Israel dengan menolak segala bentuk negosiasi yang berlangsung di bawah tekanan.
Pernyataan ini disampaikan anggota parlemen Iran, Rouhollah Izadkhah, yang merujuk pada arahan Pemimpin Revolusi dan Republik Iran Sayyed Motjaba Khamenei.
“Jika negosiasi terjadi, kita akan memasukinya dari posisi yang kuat dan dengan keyakinan penuh pada angkatan bersenjata kita,” ujar Izadkhah, mengutip Al Mayadeen, Senin (20/4/2026).
Ia juga menyampaikan bahwa Iran siap menghadapi Presiden AS, Donald Trump, beserta sekutunya di kawasan.
Menurutnya, tujuan negosiasi bukan untuk mengalah, melainkan agar Washington memahami posisi Teheran.
Lebih lanjut, Izadkhah menegaskan sikap tegas negaranya terkait kepentingan strategis.
“Kami tidak akan berkompromi dengan siapa pun, dan kami bersikeras pada hak-hak kami di Selat Hormuz.”
“Kami akan menetapkan kerangka kerja khusus untuk mengaturnya sesuai dengan hukum internasional,” ujarnya.