TRIBUNNEWS.COM, ARAB - Pemerintah Uni Emirat Arab (UEA) melarang warganya melakukan perjalanan ke Iran, Lebanon, dan Irak. 

Kebijakan ini diumumkan pada Kamis (30/4/2026) oleh Kementerian Luar Negeri UEA sebagai respons atas meningkatnya ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah.

Menurut laporan Kantor Berita Emirates, keputusan tersebut diambil dengan mempertimbangkan “perkembangan terkini di kawasan” yang dinilai berpotensi membahayakan keselamatan warga negara.

Meski tidak merinci secara spesifik ancaman yang dimaksud, situasi keamanan regional dalam beberapa hari terakhir memang menunjukkan eskalasi yang signifikan.

Tidak hanya melarang perjalanan baru, otoritas UEA juga menginstruksikan seluruh warganya yang saat ini berada di Iran, Lebanon, dan Irak untuk segera meninggalkan negara-negara tersebut.

Mereka diminta kembali ke tanah air secepat mungkin sebagai langkah antisipatif guna menghindari risiko yang tidak diinginkan.

Baca juga: AS Mendadak Umumkan Perang Iran Sudah Selesai, Undang-Undang Kekuasaan Perang jadi Penyebabnya

Ketegangan meningkat setelah Iran mengeluarkan pernyataan keras terkait kemungkinan konflik dengan Amerika Serikat.

Teheran memperingatkan akan melancarkan serangan panjang dan menyakitkan  terhadap posisi AS jika Washington kembali melakukan aksi militer.

Pernyataan ini sekaligus menegaskan sikap Iran yang kembali mengklaim kendali strategis atas Selat Hormuz—jalur vital perdagangan energi global.

Situasi tersebut menambah kompleksitas upaya Amerika Serikat dalam membentuk koalisi internasional guna memastikan keamanan dan kelancaran navigasi di perairan tersebut.

Selat Hormuz sendiri merupakan salah satu jalur pelayaran paling penting di dunia, yang dilalui sebagian besar ekspor minyak dari kawasan Teluk.

Di sisi lain, kondisi di Lebanon juga belum stabil. Serangan udara Israel di wilayah selatan Lebanon dilaporkan menewaskan sembilan orang, termasuk dua anak-anak.

Kementerian Kesehatan Lebanon menyebut insiden ini terjadi hanya beberapa hari setelah diberlakukannya gencatan senjata yang kini kembali dipertanyakan efektivitasnya.

Presiden Lebanon bahkan secara terbuka mengecam tindakan Israel, yang dinilainya sebagai pelanggaran berulang terhadap kesepakatan gencatan senjata yang telah berjalan hampir dua pekan.