Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Perang antara Rusia dan Ukraina memasuki hari ke-1.530 pada Minggu (3/5/2026).
Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy telah menjatuhkan sanksi kepada Andrii Bohdan, mantan kepala Kantor Kepresidenan.
Melalui dekrit tertanggal 2 Mei, Zelenskyy memberlakukan keputusan Dewan Keamanan dan Pertahanan Nasional untuk menjatuhkan sanksi.
Daftar sanksi tersebut mencakup lima individu, di antaranya Andrii Yosypovych Bohdan, lahir pada 3 Desember 1976, warga negara Ukraina. Data ini sesuai dengan data mantan kepala Kantor Presiden.
Menurut pernyataan di situs web Zelenskyy, tindakan individu-individu yang tercantum "mengancam kepentingan nasional, keamanan, kedaulatan, dan integritas wilayah Ukraina."
"Sanksi tersebut berlaku untuk pengacara Ukraina Andrii Bohdan; pengusaha Ukraina dan rekan serta mitra Viktor Medvedchuk yang dikenai sanksi, Bohdan Pukish; pengusaha Rusia Alan Kiriukhin, manajer kunci dari sistem pembayaran A7A5 yang dikenai sanksi yang digunakan untuk menghindari sanksi; serta fungsionaris dan propagandis olahraga Olimpiade Rusia, Stanislav Pozdniakov dan Mikhail Mamiashvili," jelas layanan pers.
Langkah-langkah pembatasan tersebut meliputi pencabutan penghargaan negara Ukraina, pembekuan aset, penangguhan operasi perdagangan, pencegahan arus keluar modal dari Ukraina, penangguhan atau pencabutan lisensi dan izin, serta larangan partisipasi dalam privatisasi atau penyewaan properti negara.
Sanksi tersebut dikenakan selama 10 tahun, kecuali untuk pencabutan penghargaan negara tanpa batas waktu.
AS akan Tarik 5.000 Tentaranya dari Jerman
Rencana penarikan sekitar 5.000 tentara Amerika Serikat dari Jerman menjadi pukulan bagi pemerintah di Berlin, yang sebelumnya mendukung langkah tersebut sebagai bentuk pencegahan terhadap Rusia.
Baca juga: Drone Ukraina Serang Kilang Rusia, Laut Hitam Tercemar, 13.000 Meter Kubik Limbah Dibersihkan
Kebijakan ini juga mencakup pembatalan rencana era Joe Biden untuk menempatkan batalion militer AS yang dilengkapi rudal jarak jauh Tomahawk di wilayah Jerman.
Menurut Menteri Pertahanan Jerman, Boris Pistorius, langkah Amerika Serikat tersebut seharusnya menjadi dorongan bagi negara-negara Eropa untuk meningkatkan kemampuan pertahanan mereka secara mandiri.
Namun, kebijakan ini memicu kekhawatiran di kalangan politik Amerika, terutama dari dua anggota Partai Republik yang menilai kehadiran pasukan AS di Eropa masih sangat penting dan tidak seharusnya dikurangi.
Secara lebih luas, rencana ini menimbulkan perdebatan mengenai peran Amerika Serikat dalam menjaga stabilitas keamanan di kawasan Eropa, terutama di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik.
Banyak pihak khawatir bahwa pengurangan pasukan dapat melemahkan daya tangkal terhadap ancaman Rusia, sekaligus memaksa negara-negara Eropa untuk lebih cepat memperkuat sistem pertahanan kolektif mereka, termasuk melalui kerja sama dalam kerangka NATO, dikutip dari Pravda.
AS Ancam akan Tarik Tentara dari Italia dan Spanyol
Ketegangan antara Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya di Eropa kian memanas di tengah konflik dengan Iran.