Ringkasan Berita:

• Militer Iran memperingatkan akan menargetkan pasukan asing, khususnya AS, yang mendekati atau memasuki Selat Hormuz tanpa koordinasi.
• Ketegangan meningkat setelah AS mengumumkan misi menjamin kebebasan pelayaran, yang dianggap Iran sebagai pelanggaran gencatan senjata.
• Situasi keamanan di Selat Hormuz dinilai masih kritis dengan meningkatnya aktivitas militer dan risiko terhadap pelayaran internasional.

TRIBUNNEWS.COM - Komandan unit komando operasional tertinggi Iran memperingatkan bahwa Angkatan Bersenjata Iran akan menargetkan pasukan asing mana pun, khususnya militer AS, yang mencoba mendekati atau memasuki Selat Hormuz yang strategis.

Mengutip PressTV, dalam pernyataan yang dirilis pada Senin (4/5/2026), Mayor Jenderal Ali Abdollahi, komandan Markas Besar Pusat Khatam al-Anbiya, menegaskan bahwa keamanan Selat Hormuz sepenuhnya berada di bawah wewenang angkatan bersenjata Republik Islam Iran.

Markas Besar Pusat Khatam al-Anbiya adalah pusat komando tertinggi militer Iran yang mengoordinasikan operasi antara Angkatan Bersenjata reguler (Artesh) dan Korps Garda Revolusi Islam (IRGC).

Jenderal Abdollahi menekankan bahwa seluruh pelayaran melalui jalur air strategis tersebut harus dikoordinasikan dengan pasukan militer Iran.

Ia juga menyatakan bahwa para pemimpin kriminal dan tentara Amerika yang agresif, telah melakukan pembajakan dan perampokan di perairan internasional, yang membahayakan perdagangan global dan keamanan ekonomi.

Ia menegaskan bahwa Iran akan menjaga dan mengelola keamanan Selat Hormuz secara tegas.

Abdollahi juga menyerukan kepada seluruh kapal dagang dan kapal tanker untuk tidak melintasi selat tanpa koordinasi terlebih dahulu dengan angkatan bersenjata yang ditempatkan di wilayah tersebut.

Ia memperingatkan bahwa kegagalan untuk melakukannya dapat membahayakan keselamatan mereka.

Sebelumnya, Presiden AS Donald Trump mengklaim bahwa AS akan menjamin kebebasan pergerakan kapal di Selat Hormuz melalui misi yang ia sebut sebagai Proyek Kebebasan.

Ia mengatakan bahwa langkah tersebut akan dimulai pada Senin pagi waktu Timur Tengah.

Setelah pengumuman Trump, Ebrahim Azizi, kepala Komisi Keamanan Nasional parlemen Iran, memperingatkan bahwa setiap campur tangan Amerika di selat tersebut akan dianggap sebagai pelanggaran gencatan senjata.

“Selat Hormuz dan Teluk Persia tidak akan diatur oleh unggahan khayalan Trump! Tidak seorang pun akan percaya skenario saling menyalahkan!” kata Azizi dalam unggahan di X.

Baca juga: Proyek Kebebasan Trump di Selat Hormuz Gagal Goyang Harga Minyak Dunia, Brent Flat di 108 Dolar AS

Kronologi peristiwa penting di Selat Hormuz

Mengutip Al Jazeera, berikut kronologi penting terkait situasi di Selat Hormuz.

Pada 4 Maret 2026, beberapa hari setelah perang AS-Israel di Iran dimulai, Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) mengumumkan telah mengambil kendali penuh atas Selat Hormuz.

IRGC menyatakan bahwa jalur air tersebut terbuka bagi dunia, tetapi tertutup bagi musuh-musuh Iran.

Iran juga memberlakukan "gerbang tol" yang mengharuskan kapal memperoleh izin dan dalam beberapa kasus, membayar sejumlah biaya dalam yuan China.

Pada 8 April, AS dan Iran menyepakati gencatan senjata. Namun, Iran tetap menutup selat tersebut dengan alasan serangan Israel yang berlanjut terhadap Lebanon.

Pada 13 April, setelah pembicaraan damai di Pakistan berakhir tanpa kesepakatan, AS memberlakukan blokade, menargetkan kapal yang keluar masuk pelabuhan Iran.

Sejak saat itu, militer AS menyatakan telah mengalihkan setidaknya 49 kapal komersial yang terkait dengan Iran di Teluk Oman serta menangkap sedikitnya dua kapal tanker minyak terkait Iran di Samudra Hindia.

Iran juga menyatakan Selat Hormuz tertutup bagi semua kapal dan telah menangkap dua kapal komersial asing.

Pada 2 Mei, Trump mengumumkan peluncuran Proyek Freedom untuk mengawal kapal yang terdampak di Selat Hormuz.

Iran menyatakan operasi tersebut merupakan pelanggaran gencatan senjata.

UKMTO: Ancaman keamanan maritim di Hormuz tetap kritis

Tingkat ancaman keamanan maritim di Selat Hormuz masih berada pada level kritis akibat operasi militer regional yang berlangsung, menurut UK Maritime Trade Operations (UKMTO) pada Senin.

UKMTO merupakan pusat operasi keamanan maritim yang dijalankan oleh Angkatan Laut Kerajaan Inggris (Royal Navy).

Lembaga ini berfungsi sebagai penghubung utama antara kapal dagang, perusahaan pelayaran, dan otoritas regional untuk melaporkan insiden, memberikan peringatan keamanan, serta menjaga kelancaran jalur perdagangan laut, khususnya di Timur Tengah dan Samudra Hindia.

Mengutip Iran International, kapal-kapal disarankan mempertimbangkan untuk melintasi perairan teritorial Oman di selatan skema pemisahan lalu lintas, di mana Amerika Serikat telah menetapkan area keamanan yang diperketat.

“Para pelaut harus mengantisipasi peningkatan kehadiran angkatan laut, peningkatan status perlindungan pasukan, potensi panggilan VHF, serta kepadatan lalu lintas di area jangkar,” tambah UKMTO.

(Tribunnews.com, Tiara Shelavie)