Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Luar Negeri Sugiono mengatakan bahwa Presiden Prabowo menyampaikan pandangan terkait konflik perbatasan antara Thailand dan Kamboja saat di KTT ASEAN, Cebu Filipina, Jumat 8 Mei 2026.
Hal itu disampaikan Sugiono usai mendampingi Prabowo di Filipina, (9/5/2026).
Prabowo kata Menlu menekankan bahwa persoalan perbatasan sebaiknya dikelola melalui pendekatan dialog, negosiasi, dan kerja sama.
“Daripada kita mempertajam perbedaan-perbedaan di antara kita, biarlah urusan legal itu terus berjalan, tapi in the meantime kenapa kita tidak mencari hal-hal yang positif yang bisa kita kerjasamakan yang kemudian bisa memberi manfaat bagi masyarakat dan rakyat negara masing-masing,” tutur Menlu Sugiono.
Pendekatan tersebut, menurut Menlu Sugiono, juga menjadi prinsip yang selama ini dijalankan Indonesia dalam mengelola berbagai persoalan kawasan.
“Seperti juga yang kita lakukan, kita cari jalan-jalan dan solusi-solusi bersama terkait dengan permasalahan-permasalahan di perbatasan, dengan dialog, dengan negosiasi, dengan bekerja sama,” katanya.
Baca juga: Banyak Negara Krisis Energi, Thailand Malah Akan Pangkas Harga BBM
Sementara itu terkait Myanmar kata Menlu para pemimpin ASEAN menekankan pentingnya penyelesaian konflik melalui dialog.
Para pemimpin ASEAN juga membahas perkembangan terbaru di Myanmar pascapelaksanaan pemilu dan pembentukan pemerintahan baru di negara tersebut.
Indonesia, kata Menlu, sejak awal menegaskan pentingnya proses politik yang inklusif dan berorientasi pada perdamaian.
“Dari awal posisi Indonesia adalah jika pemilu tersebut berlangsung, pemilu yang dilangsungkan harus inklusif, kemudian mampu mengadress masalah-masalah yang ada di sana, kemudian juga mampu membawa perdamaian, kemudian bisa menciptakan suatu situasi yang lebih baik,” ujar Menlu.
Selain itu, Indonesia juga menekankan pentingnya implementasi five point consensus ASEAN sebagai pijakan utama dalam penyelesaian krisis Myanmar.
Dalam pembahasan tersebut, para pemimpin ASEAN turut menyoroti sejumlah perkembangan positif yang dilakukan pemerintahan baru Myanmar yang dinilai sebagai progres yang perlu diapresiasi oleh negara-negara ASEAN.
“Setelah pemilu, ada beberapa gesture positif yang dinilai juga perlu diapresiasi yang dilakukan oleh pemerintah baru, yaitu di antaranya pembebasan, kalau angka yang disebut oleh pihak Myanmar, sekitar enam ribu lebih tahanan politik, kemudian juga perubahan status tahanan dari Aung San Suu Kyi,” ungkapnya.
Baca juga: Aung San Suu Kyi Dipindah ke Tahanan Rumah, Aktivis Sebut Hanya Strategi Pencitraan Junta Myanmar
Menlu Sugiono menambahkan bahwa perkembangan tersebut menjadi bagian dari upaya memenuhi komitmen dalam five point consensus ASEAN. Karena itu, para pemimpin ASEAN juga membahas langkah-langkah terukur yang dapat dilakukan untuk terus mendorong perbaikan situasi di Myanmar.
“Pada intinya semua berpendapat, sepaham bahwa sebagai satu keluarga dalam sebuah kawasan ASEAN, negara-negara anggota harus terus memberikan perhatiannya, concernnya, dan terus meng-engage Myanmar untuk bisa menemukan jalan yang mereka tentukan sendiri dalam rangka memperbaiki situasi negaranya,”pungkasnya.