Ringkasan Berita:

• Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan sejumlah poin penting dalam KTT ke-48 ASEAN di Cebu, Filipina, dengan menekankan penguatan stabilitas dan rekonsiliasi kawasan.
• Menteri Luar Negeri Sugiono menjelaskan bahwa dalam berbagai sesi, termasuk retreat para pemimpin ASEAN, dibahas isu Myanmar pasca pemilu dan pembentukan pemerintahan baru.
• Indonesia menegaskan pentingnya proses politik yang inklusif serta berorientasi pada perdamaian.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan sejumlah poin penting dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-48 ASEAN di Cebu, Filipina.

Salah satunya mendorong penguatan stabilitas dan rekonsiliasi kawasan.

Menteri Luar Negeri Sugiono mengatakan dalam berbagai sesi pertemuan, termasuk retreat Presiden dan para pemimpin ASEAN lainnya membahas isu situasi Myanmar hingga pentingnya penyelesaian konflik melalui dialog.

Sugiono mengatakan para pemimpin ASEAN membahas perkembangan terbaru di Myanmar pascapelaksanaan pemilu dan pembentukan pemerintahan baru di negara tersebut.

 Indonesia, kata Menlu, sejak awal menegaskan pentingnya proses politik yang inklusif dan berorientasi pada perdamaian.

“Dari awal posisi Indonesia adalah jika pemilu tersebut berlangsung, pemilu yang dilangsungkan harus inklusif, kemudian mampu mengadress masalah-masalah yang ada di sana, kemudian juga mampu membawa perdamaian, kemudian bisa menciptakan suatu situasi yang lebih baik,” ujar Menlu, pada Sabtu, (9/5/2026).

Selain itu, Indonesia juga menekankan pentingnya implementasi five point consensus ASEAN sebagai pijakan utama dalam penyelesaian krisis Myanmar.

Dalam pembahasan tersebut, para pemimpin ASEAN turut menyoroti sejumlah perkembangan positif yang dilakukan pemerintahan baru Myanmar yang dinilai sebagai progres yang perlu diapresiasi oleh negara-negara ASEAN.

“Setelah pemilu, ada beberapa gesture positif yang dinilai juga perlu diapresiasi yang dilakukan oleh pemerintah baru, yaitu di antaranya pembebasan, kalau angka yang disebut oleh pihak Myanmar, sekitar enam ribu lebih tahanan politik, kemudian juga perubahan status tahanan dari Aung San Suu Kyi,” ungkapnya.

Menlu Sugiono menambahkan bahwa perkembangan tersebut menjadi bagian dari upaya memenuhi komitmen dalam five point consensus ASEAN.

Karena itu, para pemimpin ASEAN juga membahas langkah-langkah terukur yang dapat dilakukan untuk terus mendorong perbaikan situasi di Myanmar.

“Pada intinya semua berpendapat, sepaham bahwa sebagai satu keluarga dalam sebuah kawasan ASEAN, negara-negara anggota harus terus memberikan perhatiannya, concernnya, dan terus meng-engage Myanmar untuk bisa menemukan jalan yang mereka tentukan sendiri dalam rangka memperbaiki situasi negaranya,” kata Menlu Sugiono.

Krisis Myanmar

Krisis Myanmar bermula dari kudeta militer pada tahun 2021, ketika junta menggulingkan pemerintahan sipil Aung San Suu Kyi.

Kudeta ini memicu gelombang protes besar-besaran, konflik bersenjata, serta pelanggaran hak asasi manusia yang meluas.

Situasi tersebut menimbulkan instabilitas politik dan sosial yang berkepanjangan, sehingga menjadi perhatian serius ASEAN.

Memasuki tahun 2026, Myanmar menggelar pemilu yang menghasilkan pemerintahan baru. Namun, proses politik tersebut dinilai tidak inklusif karena masih dikendalikan oleh junta militer.

Banyak pihak menilai pemilu gagal menjawab masalah mendasar, seperti rekonsiliasi politik, penghentian kekerasan, dan keterlibatan semua kelompok masyarakat. Hal ini membuat legitimasi pemerintahan baru Myanmar diragukan.

ASEAN kemudian membahas krisis ini dalam KTT ke-48 di Cebu, Filipina. Indonesia menekankan pentingnya pemilu yang inklusif dan berorientasi pada perdamaian, serta mendorong implementasi five point consensus ASEAN sebagai pijakan utama penyelesaian krisis.

Konsensus tersebut mencakup penghentian kekerasan, dialog konstruktif, penunjukan utusan khusus, pemberian bantuan kemanusiaan, dan keterlibatan semua pihak dalam proses perdamaian.