Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dan delegasi Gedung Putih menjalani “karantina digital” selama kunjungan resmi mereka ke China pada 14–15 Mei 2026.
Langkah tersebut, cukup tidak biasa bagi Trump yang dikenal sangat aktif menggunakan telepon pribadinya untuk menelepon kolega, menerima panggilan wartawan, hingga mengunggah komentar politik di media sosial hampir setiap hari.
Demi alasan keamanan siber, Trump dan para pejabat AS dilaporkan tidak menggunakan ponsel pribadi maupun perangkat elektronik biasa selama berada di Beijing.
Menurut laporan media AS, seluruh anggota delegasi, termasuk agen Secret Service dan staf Gedung Putih, dibekali telepon sementara dengan nomor baru dan fungsi terbatas.
Perangkat tersebut, sengaja dibuat “bersih” dari data pribadi, akun utama, aplikasi penting, hingga penyimpanan cloud guna meminimalkan risiko peretasan atau pengawasan digital.
Seorang pejabat Gedung Putih mengonfirmasi bahwa Trump tidak menggunakan ponsel pribadinya selama berada di China.
Akibatnya, aktivitas Presiden AS di media sosial juga sangat terbatas selama kunjungan berlangsung.
Unggahan Trump di akun Truth Social miliknya diduga tetap dijalankan dari Washington DC oleh staf pendukung yang bekerja mengikuti waktu Beijing.
Departemen Luar Negeri AS sebelumnya memang telah memperingatkan warga Amerika yang bepergian ke China bahwa “tidak ada jaminan privasi di jaringan seluler atau jaringan lainnya di China.”
Karena itu, banyak pejabat AS memilih meninggalkan perangkat pribadi mereka di Amerika Serikat atau menyimpannya di dalam tas Faraday khusus di Air Force One, seperti diberitakan The New York Post.
Baca juga: China Desak AS-Iran Gencatan Senjata Permanen: Perang Tak Ada Gunanya
Tas Faraday merupakan pelindung elektronik yang mampu memblokir seluruh sinyal seperti GPS, Wi-Fi, Bluetooth, hingga RFID, sehingga perangkat di dalamnya tidak dapat diakses atau diretas dari jarak jauh.
Pejabat AS Dilarang Sembarangan Pakai Perangkat Digital di China
Menurut CNN dan Fox News, aturan tak tertulis di lingkungan pemerintahan AS adalah menganggap semua perangkat yang masuk ke China — mulai dari telepon genggam, laptop, tablet, hingga jaringan internet hotel — berpotensi menjadi sasaran pengawasan siber.
“Delegasi diminta berasumsi bahwa setiap komunikasi di dalam China dapat terekspos atau dipantau,” kata seorang pejabat AS kepada CNN.
Bahkan hal-hal sederhana seperti mengisi daya ponsel juga dianggap berisiko.
Para pejabat disebut hanya menggunakan alat pengisi daya resmi yang telah disetujui pemerintah untuk mencegah pencurian data atau pemasangan malware.