Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyetujui rencana pembangunan kompleks baru Kementerian Pertahanan di lokasi bekas markas besar UNRWA di Yerusalem Timur.
Keputusan tersebut diumumkan oleh Menteri Pertahanan Israel Israel Katz pada Minggu (17/5/2026) melalui unggahan di platform X.
Kompleks baru yang akan dibangun di kawasan dekat Bukit Amunisi itu direncanakan mencakup kantor perekrutan IDF, museum IDF, serta kantor Menteri Pertahanan Israel.
IDF sendiri adalah Angkatan Pertahanan Israel, yaitu militer resmi negara pendudukan tersebut.
Menurut pernyataan bersama Kementerian Pertahanan dan pemerintah kota Yerusalem, proyek itu akan dibangun di atas lahan sekitar 36 dunam atau sekitar 9 hektare.
Pemerintah Israel menyebut pembangunan ini bertujuan memperkuat kehadiran lembaga pertahanan di Yerusalem, yang dianggap sebagai ibu kota Israel.
Dalam pernyataannya, Katz menyebut langkah tersebut sebagai “keputusan kedaulatan, Zionisme, dan keamanan.”
“Tidak ada yang lebih simbolis atau lebih adil selain mendirikan lembaga pertahanan di atas reruntuhan kompleks UNRWA," kata Katz.
UNRWA merupakan badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang bertugas membantu pengungsi Palestina.
Namun, Israel selama bertahun-tahun menuduh badan tersebut memiliki hubungan dengan kelompok perlawanan Palestina, Hamas, yang ada di Jalur Gaza.
Baca juga: Perang Lawan Iran Buat Ekonomi Israel Ambruk, Minus 3,3 Persen di Kuartal I 2026
Katz menegaskan bahwa Israel telah melarang UNRWA beroperasi di wilayah tersebut dan mengambil alih lahannya.
“Di tempat di mana sebuah organisasi beroperasi yang menjadi bagian dari mesin teror dan hasutan terhadap Israel, lembaga-lembaga akan didirikan untuk memperkuat Yerusalem, IDF, dan Negara Israel,” ujarnya.
Markas UNRWA di Yerusalem Timur mulai dihancurkan Israel sejak Januari lalu, seperti diberitakan The Jerusalem Post.
Pemerintah Israel menyatakan tindakan itu dilakukan sebagai bagian dari penerapan undang-undang terkait dugaan hubungan UNRWA dengan Hamas, terutama setelah perang Gaza yang pecah sejak 7 Oktober 2023.
Israel menuduh beberapa staf UNRWA ikut terlibat dalam serangan Hamas pada 7 Oktober 2023.