Baca tanpa iklan
Ringkasan Berita:
- DPR Amerika Serikat (AS) meloloskan resolusi untuk membatasi kewenangan Presiden Donald Trump melanjutkan perang melawan Iran tanpa persetujuan Kongres.
- Empat anggota Partai Republik bergabung dengan Demokrat dalam pemungutan suara bersejarah yang menjadi teguran langka bagi Trump.
- Konflik yang mendekati hari ke-100 itu disebut telah menelan biaya sekitar 29 miliar dolar AS dan memicu tekanan politik yang semakin besar.
TRIBUNNEWS.COM - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Amerika Serikat (AS) melayangkan teguran politik yang jarang terjadi kepada Presiden Donald Trump.
Untuk pertama kalinya sejak perang Iran dimulai, DPR berhasil mengesahkan resolusi yang bertujuan membatasi kewenangan Trump menggunakan kekuatan militer tanpa persetujuan Kongres, dikutip dari Al Jazeera.
Resolusi tersebut lolos dengan hasil 215 suara berbanding 208 dalam pemungutan suara yang digelar Rabu (3/6/2026) waktu Washington, Associated Press melaporkan.
Empat anggota Partai Republik membelot dan bergabung dengan Partai Demokrat untuk mendukung langkah tersebut.
The New York Times melaporkan bahwa pemungutan suara ini menjadi pukulan politik simbolis bagi Trump di tengah konflik Iran yang mendekati hari ke-100.
Perang Iran Picu Perlawanan di Kongres
Resolusi itu muncul setelah Trump memutuskan membawa AS bergabung dalam serangan terhadap Iran pada 28 Februari 2026.
Keputusan tersebut dilakukan tanpa meminta persetujuan resmi dari Kongres.
Baca juga: Dicap Gila oleh Trump, Netanyahu Buka Suara
Langkah Trump sejak awal menuai kritik karena Konstitusi AS memberikan kewenangan kepada Kongres untuk menyatakan perang.
Dilansir The Guardian, anggota Kongres dari Partai Demokrat, Gregory Meeks, yang memimpin pengajuan resolusi itu, menyebut konflik tersebut sudah berlangsung terlalu lama.
"Sudah cukup," kata Meeks saat debat di DPR.
"Sudah saatnya presiden melakukan hal yang benar," lanjutnya.
Menurut Meeks, rakyat Amerika kini menanggung dampak ekonomi perang melalui kenaikan harga energi dan kebutuhan pokok.
"Rakyat sudah lelah menderita karena perang pilihannya," ujar Meeks.
Empat Republik Membelot dari Trump
Keberhasilan resolusi ini tidak lepas dari dukungan empat anggota Partai Republik.
Mereka adalah Thomas Massie dari Kentucky, Warren Davidson dari Ohio, Brian Fitzpatrick dari Pennsylvania, dan Tom Barrett dari Michigan.
Thomas Massie yang selama ini dikenal sebagai salah satu pengkritik perang paling vokal langsung merayakan hasil pemungutan suara tersebut.
"DPR mengirim pesan: akhiri perang ini," tulis Massie melalui media sosial.
Tom Barrett menegaskan dukungannya karena menilai kewenangan presiden untuk bertindak tanpa persetujuan Kongres sudah melewati batas waktu yang diizinkan.
"Kini saatnya Kongres menentukan ruang lingkup misi dan batas penggunaan kekuatan di Iran," kata Barrett.
Biaya Perang Tembus 29 Miliar Dolar AS
Baca juga: Sempat Dicaci Trump, Netanyahu Jelaskan Hubungan AS-Israel Baik-Baik Saja Tegaskan Tetap Kompak
Selain korban jiwa, perang juga membawa beban ekonomi yang semakin besar.
Sejumlah laporan yang dikutip media AS memperkirakan biaya perang telah mencapai sekitar 29 miliar dolar AS.
Biaya tersebut mencakup operasi militer, pengerahan pasukan, sistem pertahanan udara, hingga penggantian amunisi yang digunakan selama konflik.
Pusat Studi Strategis dan Internasional (CSIS) sebelumnya memperingatkan bahwa sejumlah stok senjata penting mulai menipis.
Rudal Tomahawk, sistem pertahanan THAAD, dan Precision Strike Missile (PrSM) termasuk dalam daftar persenjataan yang penggunaannya melampaui proyeksi penggantian.
Dukungan Publik terhadap Trump Menurun
Penolakan publik terhadap perang juga terus meningkat.
Jajak pendapat Marist Institute for Public Opinion menunjukkan 60 persen warga AS tidak menyetujui penanganan perang Iran oleh Trump.
Angka tersebut naik dari 54 persen pada Maret lalu.
Bahkan di kalangan pemilih Partai Republik sendiri, tingkat ketidaksetujuan meningkat dari 15 persen menjadi 22 persen.
Sebanyak 61 persen responden juga menilai perang tersebut lebih banyak menimbulkan kerugian dibanding manfaat.
Kenaikan harga bahan bakar dan biaya hidup menjadi salah satu faktor utama yang mendorong perubahan sikap publik.
Trump Terancam Veto Resolusi
Meski berhasil lolos di DPR, jalan resolusi tersebut masih panjang.
Baca juga: DPR AS Layangkan Protes, Desak Trump Hentikan Keterlibatan Militer di Iran
Dokumen itu kini akan dibahas di Senat AS.
Bulan lalu, sejumlah senator Republik juga telah bergabung dengan Demokrat untuk memajukan resolusi serupa.
Namun, Gedung Putih diperkirakan akan menolak setiap upaya yang membatasi kewenangan presiden sebagai panglima tertinggi militer.
Ketua DPR Mike Johnson bahkan menyebut langkah DPR berpotensi melemahkan posisi Amerika Serikat.
Ia memperingatkan bahwa pembatasan tersebut bisa mengganggu upaya diplomatik yang sedang dilakukan pemerintahan Trump.
Meski peluang menjadi undang-undang masih kecil, hasil pemungutan suara ini menunjukkan munculnya retakan yang semakin jelas di tubuh Partai Republik terkait perang Iran.
Bagi Trump, ini menjadi salah satu teguran paling terbuka dari Kongres sejak konflik dimulai lebih dari tiga bulan lalu.
(Tribunnews.com/Andari Wulan Nugrahani)