Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, MANILA – Jepang dan Filipina semakin memperdalam kerja sama pertahanan dan maritim di tengah meningkatnya kekhawatiran bersama terhadap Tiongkok. Langkah ini disebut memiliki implikasi luas yang tidak hanya terbatas pada Laut Cina Selatan, tetapi juga merambah kawasan Laut Cina Timur hingga Selat Taiwan.
Baca juga: Struktur Misterius di Scarborough Shoal: Filipina Selidiki Dugaan Pembangunan Baru oleh China
Kesepakatan tersebut mengemuka setelah kunjungan kenegaraan Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr ke Tokyo pekan lalu. Dalam pertemuan itu, kedua negara sepakat memulai pembicaraan formal terkait berbagi intelijen militer serta penetapan batas maritim, sekaligus meningkatkan hubungan bilateral menjadi kemitraan strategis komprehensif.
Namun, langkah tersebut langsung mendapat respons keras dari Beijing. Tiongkok mengecam pembicaraan perbatasan itu sebagai “ilegal dan tidak sah”, serta mengirimkan kapal penjaga pantai pada Senin untuk melakukan patroli penegakan hukum di sebelah timur Taiwan.
Di sisi lain, dinamika kawasan semakin kompleks setelah Manila dan Hanoi juga sepakat meningkatkan hubungan menjadi kemitraan strategis yang lebih erat. Keduanya turut memperbarui nota kesepahaman kerja sama pertahanan, dengan Presiden Marcos menyebut langkah itu akan memperkuat kemampuan bersama dalam menjaga keamanan maritim.
Dalam konferensi pers bersama di Manila dengan Pemimpin Vietnam To Lam, Marcos menegaskan bahwa stabilitas kawasan, kebebasan navigasi, dan kebebasan penerbangan di Laut Cina Selatan merupakan hal yang tidak bisa ditawar.
“Sebagai negara-negara yang sama-sama mengklaim wilayah tersebut, kami menegaskan kembali bahwa menjaga perdamaian, stabilitas, serta kebebasan navigasi dan penerbangan di Laut Cina Selatan tetap tidak dapat dinegosiasikan,” ujarnya.
Para pengamat menilai, rangkaian kerja sama ini menunjukkan adanya upaya menghubungkan berbagai titik ketegangan maritim yang melibatkan Tiongkok menjadi satu lanskap keamanan yang lebih terintegrasi.
Lucio Blanco Pitlo III, peneliti dari Asia Pacific Pathways to Progress Foundation di Manila, menyebut penguatan kerja sama Jepang–Filipina dapat mempersulit kalkulasi strategis Beijing, terutama dalam skenario krisis di Taiwan.
Menurutnya, meski sebagian bentuk kerja sama seperti pertukaran intelijen dan perencanaan evakuasi kemungkinan sudah berlangsung, kekhawatiran utama Tiongkok adalah terbentuknya keterhubungan antara berbagai titik rawan di kawasan.
Ia juga menyoroti kemungkinan Jepang dan Filipina menjadi jalur evakuasi jika terjadi konflik di Selat Taiwan, dengan wilayah Kepulauan Yaeyama di Jepang dan Batanes di Filipina berpotensi menjadi titik masuk pengungsi.
Baca juga: Polisi Jepang Ingatkan WNA, Kerja Jadi Tukang Cukur Wajib Punya Visa dan Izin Khusus
Selain itu, infrastruktur sipil seperti layanan feri Taiwan–Jepang juga dinilai memiliki fungsi ganda, tidak hanya untuk wisata, tetapi juga untuk skenario evakuasi darurat jika terjadi konflik.
Sementara itu, akademisi Universitas Renmin, Shi Yinhong, menilai langkah ini mencerminkan meningkatnya tekanan strategis terhadap Tiongkok akibat menguatnya jejaring aliansi yang dipimpin Amerika Serikat dan para sekutunya.
Ia menyebut Filipina telah lama menjadi mitra strategis penting Jepang di luar Amerika Serikat, terutama karena kesamaan tantangan yang dihadapi kedua negara terhadap Tiongkok.
Di sisi lain, Vietnam juga disebut semakin memperdalam kerja sama pertahanan dengan Jepang dan Filipina, meski selama ini menjalankan strategi “diplomasi bambu” atau keseimbangan hubungan antara Beijing dan Washington.