TRIBUNNEWS.COM, MANADO - Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan, dr Kirana Pritasari, meminta pemerintah daerah berinovasi menurunkan Angka Kematian Bayi (AKB).
Dia mencontohkan bagaimana upaya pemerintah Kabupaten Nganjuk menurunkan AKB.
Menurut dia, otoritas pemerintah daerah diperlukan mendorong keberlangsungan sistem kesehatan di daerah.
"Kami mendorong pemerintah kabupaten dan kota yang lain melakukan itu," kata dia, dalam Seminar Nasional III Pra-Munas KAGAMA bertajuk “Kesehatan Indonesia Menghadapi Revolusi Industri 4.0” di Gedung Eks-DPRD Sulawesi Utara, Kamis (19/9/2019).
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Nganjuk, Jawa Timur, Achmad Noeroel Cholis, mengungkapkan pada 2009, Kabupaten Nganjuk mendapat peringkat pertama AKB.
Setelah itu, pada 2012 tercatat sebanyak 25 ibu hamil dan 291 bayi meninggal. Adapun, pada tahun 2013 sebanyak 44 bayi stunting.
Menurut dia, angka-angka itu muncul karena beberapa faktor yaitu kurang optimal regulasi, kompetensi SDM, lingkungan, sarana dan prasarana faskes, pembiayaan, peran masyarakat, kemitraan dengan lembaga lain, dan mekanisme.
Permasalahan itu mendorong Achmad melakukan terobosan dengan cara memanfaatkan teknologi informasi.
Dia menegaskan penting membangun komitmen pimpinan semua angkatan, kampanye dan perubahan perilaku, juga koordinasi dan konvergensi semua tingkatan.
"Sektor ketahanan pangan dan gizi serra pemantauan dan evaluasi juga penting dilakukan," kata dia.
Salah satu terobosan Pemerintah Kabupaten Nganjuk melalui Dinas Kesehatan antara lain melaksanakan konvergensi melalui koordinasi dalam upaya penurunan angka kematian ibu dan bayi, gizi buruk serta stunting.
Pemkab Nganjuk juga mengembangkan aplikasi Aplikasi “OJO STUNTING”. Aplikasi ini diperuntukkan bagi para
ibu muda yang melek teknologi informasi, terutama yang ingin mengetahui risiko
kehamilan dan anak secara dini yang berpotensi lahir anak stunting.
Selain inovasi teknologi, pihaknya juga gencar menggelar pelatihan dan pendampingan di masyarakat. Berbagai inovasi dan konvergensi lintas sektor tersebut pun membuahkan hasil.
Angka kematian ibu dan bayi mengalami penurunan dari 17 dan 212 pada 2010, menjadi 7 dan 57 pada 2018. Pada 2013 balita stunting sebanyak 34,3 persen, sedangkan pada 2018 diketahui hanya sebanyak 16,1 persen.
Atas upaya itu, Kabupaten Nganjuk memperoleh banyak penghargaan, antara lain penghargaan Kabupaten Layak Anak (KLA) tahun 2018 oleh Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, dan penghargaan Puskesmas Patianrowotahun 2019 sebagai Puskesmas Ramah Anak dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI.