Baca tanpa iklan
Selain itu memperkuat kapasitas dan perspektif tenaga lembaga layanan agar berpihak pada korban. Mengurangi stigma dan diskriminasi.
Serta bekerja sama dan berkoordinasi dengan cepat dengan lembaga penegak hukum untuk membantu PDHA korban. Ketiga, dalam ini pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat untuk menyegerakan layanan terintegrasi.
Yaitu dari PDHA korban kekerasan baik di tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota. Dengan kerjasama lintas sektor atau dinas.
Selain juga memberikan dukungan terhadap lembaga-lembaga pengadaan layanan untuk perempuan korban kekerasan, baik yang dikelola pemerintah maupun masyarakat sipil. Sebagai implementasi dari Perdasus No. 1/2011.