Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Harmonisasi protokol Covid-19 dan pengalaman masyarakat sipil dari perwakilan negara G20 terkait protokol Covid-19 menjadi topik bahasan serius pada acara Webinar Harmonisasi dan Penguatan Standar Kesehatan Global dan Protokol Rekognisi Covid-19 untuk dukung penanganan COVID-19 antar Negara G20 yang diselenggarakan Tim Peneliti Fakultas Kedokteran Masyarakat/DRRC Universitas Indonesia baru-baru ini.
Selain isu-isu di atas, webinar juga mengupas tentang kemungkinan alternatif protokol Covid-19 atau pilihan testing Covid-19 dan pembelajaran terkini tentang harmonisasi protokol penanganan Covid-19 antar Negara G20.
Di webinar ini juga dikupas tentang gap kebijakan dan regulasi saat ini terkait harmonisasi protokol Covid-19 antar negara G20; dan mengidentifikasi area potensial untuk perbaikan dan rekomendasi yang diperlukan dalam meningkatkan harmonisasi protokol Covid-19 antar Negara G20.
UI merupakan salah satu universitas mitra pemerintah Indonesia dalam G20, untuk mendukung kepemimpinan Indonesia. Perguruan tinggi ini memiliki peran strategis dalam memfasilitasi diskusi dan dialog dan juga berkontribusi secara intelektual pada Presidensi G20 Indonesia.
Webinar ini sendiri diselenggarakan tim periset FKM dan DRRC UIyang diketuai Prof. Fatma Lestari dengan dukungan Direktur Riset dan Pengembangan Universitas Indonesia (DRP UI) dan berkolaborasi dengan ITTP-COVID19, ASEAN University Network, dan Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Dunia.
Baca juga: Peneliti UI Paparkan 5 Isu Prioritas Terkait Harmonisasi Vaksin dan Tes Covid-19 di Konferensi G20
Dalam sambutannya, dr. Agustin Kusumayati MSc. PhD, Sekretaris Universitas UI berterima kasih kepada FKM UI yang telah mendukung acara ini yang akan memberikan benefit nyata di tingkat region.
Direktur DRP UI Munawar Khalil, S.Si., M.Eng.Sc., Ph.D. menyatakan, webinar ini adalah kontribusi nyata FKM UI bagi pelaksanaan G20 di Indonesia.
Prof. Fatma Lestari mengatakan, riset kebijakan G20 di bidang kesehatan oleh tim FKM UI telah membuahkan beberapa rekomendasi untuk penguatan harmonisasi tes, vaksin dan data interopabilitas COVID-19.
Baca juga: Hongkong Pertimbangkan Karantina Covid-19 Lebih Singkat untuk Pelancong
Prof. DR. Ing. Eko Supriyanto (UTM-ITTP) menegaskan pentingnya kepemimpinan yang kuat dan transformatif antar negara G20. Sementara itu dr. Imran Pambudi, MPHM dari Kemenkes RI menginformasikan tentang implementasi penggunaan G20 universal verifier untuk negara G20 berbasis QR code sertifikat vaksin.
Baca juga: Covid-19 Kembali Meledak di Singapura, Kasus Harian Tembus 12.000, Apa Tanggapan Menkes?
“Pada intinya segala implementasi kebijakan harus berdasarkan data formal,“ ujar Prof. dr. Hasbullah Thabrany, MPH., Dr.PH dari FKM.
Berbagi pengalaman sebagai pelaku perjalanan antar negara G20, dr. Anthony P. Sunjaya PhD. (candidate), mengatakan pentingnya penggunaan framework dan decision making matrix untuk menentukan regulasi dan protokol.
Para pembicara menyepakati perlunya harmonisasi protokol dan sharing data sebagai bagian harmonisasi protokol Covid-19 harus diteruskan dengan memperhatikan data data apa saja yang dapat dishare yaitu data dalam bentuk aggregated/federated data, data genom, dan format common data module.
Hal lain yang tidak kalah penting dalam harmonisasi protokol adalah harus terbangunnya trust antara publik/masyarakat dan wali data (data custodian).