Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menambahkan, meningkatnya populasi manusia dan maraknya aktivitas manusia berpengaruh terhadap degradasi lingkungan. Hal itu telah berdampak secara signifikan yang menimbulkan ancaman kesehatan.

Dalam hal ini pendekatan konsep one health, menurutnya, memberikan pilihan untuk memastikan seluruh pemangku kepentingan dari disiplin ilmu yang berbeda dapat bersama-sama menyelesaikan permasalahan kesehatan ini.

“Bagi sektor peternakan dan kesehatan hewan harus dapat kita pahami bahwa resistensi antimikroba merupakan ancaman serius bagi keberlanjutan ketahanan pangan,” ucap Menteri Syahrul.

Kementerian Pertanian bersama-sama kementerian/lembaga lain, serta pemaku kepentingan terkait telah menyusun rencana strategis dan peta jalan dalam upaya pengendalian resistensi antimikroba.

“Kami berharap langkah-langkah kita ke depan akan semakin kuat dan terpadu dalam rangka kerja sama one health itu,” ujar Menteri Syahrul.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan resistensi antimikroba merupakan salah satu tantangan kesehatan terbesar di berbagai dunia dan telah ditetapkan sebagai salah satu dari 10 ancaman kesehatan terbesar masyarakat dunia.

Penggunaan antibiotik tidak bijak ditengarai sebagai faktor pemicu meningkatnya kejadian resistensi antimikroba.

“Kementerian Kelautan dan Perikanan akan selalu berkomitmen untuk ikut berperan aktif dalam upaya pencegahan resistensi antimikroba,” tutur Menteri Wahyu.

Meningkatnya laju produk perikanan dari tahun ke tahun menunjukkan tingkat konsumsi ikan semakin meningkat. Sebagai salah satu produsen terbesar perikanan dunia Indonesia tertantang untuk terus berupaya melakukan peningkatan produksi perikanan dan memenuhi kebutuhan konsumsi dari sektor perikanan.

“Kami mengerti kesehatan ikan dan seluruh produk perikanan bisa berpengaruh terhadap kesehatan manusia, sehingga penting bagi masyarakat dan pelaku usaha untuk sadar dan mengerti dan tentang hal ini,” ungkap Menteri Wahyu.

Pihaknya akan mengoptimalisasi pengawasan serta penerapan sanksi terhadap pelanggaran, peredaran, dan penggunaan antimikroba yang tidak sesuai standar pada bidang perikanan.