Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com Rahmat W. Nugraha
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tahun 2024 merupakan tahun pamungkas dalam pelaksanaan program percepatan penurunan angka prevalensi stunting hingga 14 persen yang ditargetkan pemerintah.
Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin selaku Ketua Pengarah Percepatan Penurunan Stunting menuturkan bahwa penurunan masih di bawah target yang ditetapkan pemerintah.
Atas hal itu, Wapres meminta Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) agar mengoordinasikan dengan BKKBN, Bappenas, Kemenkes, Kemendagri dan kementerian/lembaga lainnya untuk melakukan evaluasi dan analisis lanjutan.
“Segera lakukan evaluasi dan analisis lanjutan untuk menyusun langkah-langkah perbaikan ke depan. Saya minta hasilnya dilaporkan kepada saya sebagai Ketua Pengarah paling lambat dalam 2 minggu ke depan,” pinta Wapres dalam Rapat Terbatas (Ratas) Tingkat Menteri yang digelar di Istana Wapres, Jakarta Pusat, Selasa (19/03/2024).
Selanjutnya, ia mengharapkan hasil evaluasi dan analisis yang dilakukan harus menjadi masukan bagi perbaikan program ke depan.
Wapres juga meminta perumusan strategi dan program yang harus dipertajam sehingga dalam waktu yang tersisa dapat mencapai atau mendekati target yang telah ditetapkan.
Kemudian Wapres mengingatkan bahwa target tahun ini akan dapat dicapai apabila semua pihak lebih bersungguh-sungguh menjalankan program penurunan stunting.
“Harus fokus pada intervensi yang mempunyai daya ungkit besar bagi penurunan stunting karena kita hanya punya waktu 7 bulan untuk mencapai target tahun 2024, sedangkan target yang harus diturunkan masih tinggi,” perintahnya.
Selain itu, Wapres meminta agar seluruh pihak terkait memperhatikan hasil Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 yang dirilis Kementerian Kesehatan.
Ia pun menginstruksikan agar program intervensi khususnya diarahkan pada upaya pencegahan terjadinya stunting baru.
Baca juga: Anggpta DPR Ingatkan Bahaya Stunting Akibat Inflasi Tidak Terkendali
“Pelaksanaan program penurunan stunting harus dipantau, dievaluasi, dan dilaporkan secara terpadu dan berkala. Sehingga dapat diketahui perkembangan, capaian, dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya, yang kemudian kita bisa mengambil langkah berikutnya untuk memastikan target tahun 2024 bisa dicapai,” tuturnya.