Laporan Wartawan Tribunnews, Choirul Arifin
 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA  - Jaringan Posyandu dan Puskesmas yang tersebar hingga desa dan kelurahan di Tanah Air berperan penting dalam upaya pencegahan stunting di Indonesia.

Keduanya menjadi garda terdepan dalam upaya pemerintah memastikan kesehatan ibu hamil, ibu menyusui, dan balita tetap terpantau dengan baik, terutama menjelang implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang akan dimulai pada Januari 2025. 

Pelaksana Tugas (Plt) Deputi III Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Nunung Nuryartono mengatakan, posyandu dan puskesmas memainkan peran vital sebagai ujung tombak pelaksanaan program.

Dengan jumlah sekitar 300.000 Posyandu dan 10.000 Puskesmas di seluruh Indonesia, kedua institusi ini menjadi andalan dalam memantau status kesehatan masyarakat.

“Posyandu dan juga puskesmas adalah garda terdepan untuk memantau anak-anak balita, ibu hamil, dan ibu menyusui,” ujarnya di acara diskusi Forum Merdeka Barat (FMB9) bertema ‘Makan Bergizi Gratis Solusi Tekan Angka Stunting’ yang diikuti Tribunnews, Senin (18/11/2024).

Nunung juga menjelaskan bahwa program MBG merupakan program dengan tujuan ganda. Selain menurunkan angka stunting sebelumnya, program ini juga diharapkan mampu mencegah munculnya kasus stunting baru. 

Baca juga: Perkembangan Otak Anak Stunting Masih Bisa Berkembang Sampai Usia 20 Tahun

Hal ini menjadi tantangan yang membutuhkan perhatian serius di berbagai level pemerintahan, termasuk kerja sama lintas sektor.

“Ada irisan target yang sangat besar antara program Makan Bergizi dengan upaya pencegahan stunting. Oleh karena itu, sinergi sangat diperlukan agar semuanya berjalan secara efektif,” tambahnya.

Salah satu langkah utama dalam pencegahan stunting adalah fokus pada intervensi di bagian hulu.

Remaja putri menjadi salah satu kelompok prioritas dalam intervensi ini untuk memastikan kesehatan mereka hingga memasuki fase pernikahan dan kehamilan.

Dengan kondisi tubuh yang sehat, diharapkan bayi yang mereka lahirkan juga memiliki kesehatan optimal dan terhindar dari risiko stunting.

Di sisi lain, pemerintah juga berupaya memastikan bahwa data kesehatan masyarakat digunakan secara maksimal. Data by name by address yang dikumpulkan melalui Posyandu dan Puskesmas menjadi dasar untuk menentukan daerah prioritas dan intervensi yang sesuai. 

Dengan cara ini, pemerintah dapat lebih fokus dalam menangani wilayah-wilayah yang memiliki angka stunting tinggi. Strategi ini juga melibatkan integrasi program makanan tambahan lokal yang telah diinisiasi oleh pemerintah daerah.

“Jika angka stunting yang lama berhasil diturunkan, tetapi muncul angka baru yang belum tertangani, ini akan menambah beban yang lebih besar,” tegasnya. 

Karena itu, upaya pencegahan stunting harus dilakukan secara holistik, mulai dari edukasi, pemantauan, hingga pemberian intervensi gizi yang tepat. Dalam implementasinya, program MBG membutuhkan sinergi yang kuat antara kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. 

Pemerintah optimis bahwa dengan kolaborasi yang lebih kuat antara semua pihak, target penurunan angka stunting dapat tercapai. Komitmen bersama dari tingkat pusat hingga daerah, serta peran aktif Posyandu dan Puskesmas, menjadi kunci keberhasilan program ini. 

“Program ini sangat strategis. Banyak masukan dari berbagai lembaga yang menekankan pentingnya mencermati dengan seksama program-program penurunan angka stunting ini,” ujar Nunung.

Siapkan Stranas Pencegahan Stunting

Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan, Sekretariat Wakil Presiden RI, Suprayoga Hadi mengatakan, pemerintah Indonesia tengah mempersiapkan Strategi Nasional (Stranas) Pencegahan dan Penurunan Stunting untuk periode 2025-2029.

"Stranas ini memiliki pendekatan yang berbeda dibandingkan periode sebelumnya. Strategi ini tidak hanya melibatkan pemberian intervensi spesifik dan sensitif, tetapi juga mencakup identifikasi lima kelompok sasaran utama," ujarnya.

"Lima kelompok sasaran prioritas ibu hamil, ibu menyusui, baduta (balita di bawah dua tahun), balita (usia 2-5 tahun), serta remaja putri dan calon pengantin," lanjutnya.

Jika fokus utama dulu adalah percepatan penurunan angka stunting, kini paradigma pencegahan mendapat porsi lebih besar. Pendekatan ini mencakup pemenuhan gizi seimbang, pemeriksaan kesehatan rutin bagi calon pengantin, serta edukasi bagi remaja putri dan ibu hamil. 

Salah satu program andalan yang akan mendukung Stranas ini adalah program prioritas nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mulai diluncurkan Januari 2025. 

Dia menekankan pentingnya sinergi antara program makan bergizi gratis dengan Stranas untuk memastikan manfaat langsung dirasakan oleh masyarakat. Langkah ini diharapkan mencegah dampak jangka panjang dari stunting yang sulit diperbaiki.

Stranas baru juga akan menyesuaikan dengan struktur pemerintahan yang lebih inklusif. Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) serta Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) akan menjadi pemimpin utama, dengan didukung oleh Kementerian Kesehatan dalam implementasi di lapangan.

“Stranas ini akan menjadi landasan yang kuat untuk memastikan kesinambungan program hingga lima tahun ke depan,” tambahnya.

Stranas ini akan dituangkan dalam revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 Tahun 2021 yang akan menjadi acuan strategis hingga 2029. Proses penyusunan Perpres ini, menurut Suprayoga, hampir selesai dan diharapkan terbit pada Januari 2025. 

Ia optimis, kerangka kerja yang lebih terfokus dan berbasis pencegahan ini dapat mendorong pencapaian target prevalensi stunting turun menjadi 14,2 persen pada 2029, dan mencapai 5% pada 2045.