Ringkasan Berita:

• Penanganan stunting harus dimulai sejak masa kehamilan, karena kekurangan gizi ibu berdampak langsung pada risiko stunting anak dan kualitas generasi masa depan.
• Kader Posyandu sebagai ujung tombak pencegahan stunting karena berinteraksi langsung dengan ibu hamil dan balita, sehingga perlu diperkuat dari sisi kapasitas, fasilitas, dan dukungan kebijakan.
• Upaya percepatan penurunan stunting harus melibatkan berbagai pihak.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekretaris Jenderal Brigade Rakyat Nusantara (BRN) Ismarilda menegaskan, penanganan stunting di Indonesia harus dilakukan secara komprehensif dan berkelanjutan, dengan fokus utama pada pemenuhan gizi ibu hamil sebagai akar persoalan.

Brigade Rakyat Nusantara (BRN) adalah sebuah organisasi masyarakat di Indonesia yang aktif dalam isu sosial, kesehatan, dan demokrasi.

BRN menekankan komitmen pada nilai kemanusiaan, penegakan hukum, serta program kesehatan seperti pencegahan stunting.

Menurut Ismarilda, kualitas generasi masa depan sangat ditentukan sejak masa kehamilan.

Kekurangan gizi pada ibu hamil akan berdampak langsung terhadap pertumbuhan dan perkembangan janin, yang pada akhirnya meningkatkan risiko stunting pada anak.

“Stunting bukan sekadar persoalan tinggi badan, tetapi menyangkut kualitas sumber daya manusia bangsa di masa depan. Karena itu, intervensi harus dimulai sejak masa kehamilan, bahkan sejak pra-kehamilan,” kata dia dalam keterangannya, Selasa (5/5/2026).

Lebih lanjut, BRN menilai percepatan penurunan stunting tidak dapat hanya mengandalkan program pemerintah, melainkan memerlukan keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat.

Dalam upaya tersebut, peran kader Posyandu dinilai sangat strategis sebagai garda terdepan dalam pelayanan kesehatan berbasis masyarakat.

Kader Posyandu berinteraksi langsung dengan ibu hamil dan balita, menjadi penghubung antara masyarakat dan tenaga kesehatan, serta memberikan edukasi kesehatan secara berkelanjutan di tingkat komunitas.

“Kader Posyandu adalah ujung tombak. Mereka harus diperkuat, diberdayakan, dan didukung secara optimal, baik dari sisi kapasitas, fasilitas, maupun kebijakan,” ujar Ismarilda.

BRN juga mendorong penguatan kolaborasi lintas sektor yang melibatkan pemerintah daerah, tenaga kesehatan, organisasi masyarakat, hingga dunia usaha.

Kolaborasi tersebut dinilai penting untuk memastikan ketersediaan akses terhadap makanan bergizi, edukasi kesehatan yang masif dan berkelanjutan, serta pemantauan tumbuh kembang anak secara rutin dan terintegrasi.

Sebagai bagian dari komitmennya, BRN akan terus aktif dalam program pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan sosial, edukasi gizi, serta penguatan kapasitas kader Posyandu di berbagai daerah.

Baca juga: Konsorsium 1000 HPK Diluncurkan, Kemenkes Targetkan Penurunan Drastis AKI, AKB, dan Stunting

“Jika kita serius memperbaiki gizi ibu hamil dan memperkuat peran kader Posyandu, maka kita sedang menyelamatkan masa depan bangsa. Generasi yang sehat, cerdas, dan produktif adalah fondasi menuju Indonesia maju,” tandasnya.