Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Aisyah Nursyamsi
Ringkasan Berita:
- Gonjang-ganjing terjadi di Badan Gizi Nasional (BGN) mulai dugaan korupsi yang terbongkar usai petinggi lembaga ini dirombak.
- Pakar dan peneliti kesehatan memandang, sudah saatnya audit SPPG dilakukan secara total.
- Audit ini sudah seharusnya dilakukan demi perbaikan sistem pengawasan, keamanan pangan, dan tata kelola program MBG.
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pergantian kepemimpinan di Badan Gizi Nasional (BGN) hingga guncangan dugaan korupsi dinilai bukan persoalan utama dalam keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Dokter, pakar epidemiologi, dan peneliti Global Health Security Dr. Dicky Budiman, B.Med., MD., MScPH., Ph.D, mendesak peristiwa besar dalam tubuh BGN ini sudah seharusnya diikuti perbaikan sistem pengawasan, keamanan pangan, dan tata kelola program.
Baca juga: Dadan Hindayana Dulu Sebut MBG Tak Bakal Ada Korupsi, Kini Justru Jadi Tersangkanya
Program MBG sendiri merupakan salah satu program nasional dengan cakupan besar karena menyasar puluhan juta anak dan ibu hamil.
Besarnya skala program membuat ukuran keberhasilan tidak cukup hanya dihitung dari jumlah makanan yang dibagikan.
“Dalam skala sebesar itu keberhasilan program ini tidak hanya diukur dari jumlah makanan yang dibagikan, tapi juga dari keamanan pangan yang antara lain dari seberapa banyak food waste-nya,” ujar Dicky saat dihubungi Tribunnews, Rabu (3/6/2026).
Menurutnya, keamanan pangan harus menjadi perhatian utama karena program dijalankan pada populasi rentan dalam jumlah besar.
Reformasi Sistem
Dicky menilai pergantian pimpinan dapat dilihat sebagai bagian dari mekanisme akuntabilitas kebijakan publik.
Namun, perubahan personal saja dinilai belum cukup.
Menurutnya, evaluasi terbesar justru berada pada penguatan sistem pengawasan dan tata kelola.
“Kalau pergantian hanya berisipat personal tanpa reformasi sistem maka masalah yang sama berpotensi berulang,” katanya.
Ia menilai pimpinan baru perlu memperkuat pengawasan kualitas gizi, transparansi pelaksanaan, hingga sistem evaluasi dampak kesehatan masyarakat.
Mendesak! Segera Audit Total SPPG
Salah satu rekomendasi utama yang disoroti adalah evaluasi terhadap jaringan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Menurut Dicky, berbagai kejadian keracunan makanan dalam pelaksanaan MBG harus menjadi perhatian serius.
Kasus tersebut tidak boleh dipandang sebagai kejadian biasa karena menyangkut keselamatan anak sekolah.
Ia mendorong audit berbasis risiko terhadap seluruh SPPG.
Evaluasi itu mencakup riwayat insiden keracunan, kapasitas produksi, kepatuhan prosedur operasional, hingga hasil inspeksi sanitasi.
Selain audit, ia juga mendorong investigasi epidemiologi nasional ketika muncul kejadian keracunan.
Investigasi itu dinilai penting untuk mengetahui sumber kontaminasi, rantai distribusi pangan, hingga aspek keamanan produksi makanan.
SPPG Bermasalah Perlu Dihentikan Sementara
Menurut Dicky, fasilitas yang bermasalah sebaiknya tidak langsung melanjutkan operasional.
Ia menyarankan penghentian sementara sampai proses evaluasi dan sertifikasi ulang selesai dilakukan.
“Kasus keracunan makanan pada program MBG ini tidak boleh dipandang enteng tidak boleh dipandang sebagai insiden biasa karena ini melibatkan populasi anak sekolah dalam jumlah besar,” ujarnya.
Selain itu, ia juga mengusulkan dashboard nasional keamanan pangan yang bisa diakses publik.
Dashboard tersebut diharapkan memuat jumlah kejadian keracunan, lokasi kasus, status investigasi, dan tindakan korektif yang sudah dilakukan.
Transparansi Tentukan Kepercayaan Publik
Menurut Dicky, keterbukaan data menjadi bagian penting dalam tata kelola program nasional.
Sebab, program dengan anggaran besar membutuhkan pengawasan yang juga kuat.
Karena itu, evaluasi MBG ke depan dinilai tidak cukup hanya berbicara soal jumlah distribusi makanan.
Keamanan pangan, transparansi, dan kualitas tata kelola disebut akan menentukan keberhasilan program dalam jangka panjang.