Baca tanpa iklan
Setelah tiga tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla berjalan, pencapaian kinerja pemerintahannya tidak hanya terlihat dari bidang pembangunan infrastruktur, tapi juga pada penyelesaian pembakuan nama rupabumi pulau.
Direktur Jendral Bina Administrasi Kewilayahan (Dirjen Adwil) Kemendagri, Eko Subowo mengatakan bahwa pemerintah telah melaporkan sebanyak 2.590 pulau yang memiliki nama dalam siding United Nations Conference on the Standardization of Geographical Names (UNCSGN) ke-11 di New York, Amerika Serikat, pada 2017.
“Total jumlah pulau di seluruh Indonesia yang telah dibakukan dan dilaporkan ke PBB sampai dengan bulan Agustus 2017 sebanyak 16.056 pulau," kata Eko dalam konferensi pers "Capaian 3 Tahun kinerja Jokowi-JK dari perspektif Bina Pemerintahan Desa dan Bina Administrasi Kewilayahan, di Kemendagri, Jakarta, Senin (9/10/2017).
Tujuan pelaporan pulau-pulau tersebut ke PBB adalah agar menghalangi peluang orang asing menamakan pulau yang ada di wilayah Indonesia.
Lebih lanjut Eko mengatakan bahwa sebelumnya, berdasarkan data tahun 2012, Kemendagri bersama kementrian dan lembaga terkait juga telah melakukan verifikas. Saat itu Pemerintah sudah membakukan 13.466 pulau di 33 Provinsi yang telah dilaporkan ke UNSCGN ke-10. (*)