TRIBUNNEWS.COM – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian kembali menekankan pentingnya menjaga kekompakan dan memperkuat komunikasi di lingkungan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Menurutnya, sinergi yang baik antarpemangku kepentingan di daerah merupakan kunci dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan, yang pada akhirnya berpengaruh terhadap kelancaran pembangunan.

Pesan tersebut disampaikan Mendagri saat menghadiri acara Silaturahmi dan Arahan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta Kepala Badan Pusat Statistik kepada kepala daerah dan Forkopimda wilayah Jawa dan Bali di Gedhong Pracimosono, Kompleks Kantor Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Kamis (4/6/2026).

Dalam kesempatan itu, Tito menegaskan bahwa wilayah Jawa dan Bali memegang peranan strategis bagi Indonesia. Selain menjadi pusat berbagai aktivitas nasional, kedua wilayah tersebut juga dihuni oleh hampir 60 persen dari total penduduk Indonesia, sehingga stabilitas dan koordinasi yang baik di daerah menjadi aspek yang sangat penting untuk dijaga.

"Sehingga menjadi sangat penting sekali untuk persatuan kesatuan bangsa dan kedaulatan negara," ujarnya.

Baca juga: Mendagri Minta Kepala Daerah se-Sulawesi Jaga Stabilitas Politik & Sosial, Tekankan Peran Forkopimda

Karena itu, Mendagri menekankan pentingnya menjaga stabilitas politik dan keamanan di setiap daerah. Menurutnya, pembangunan hanya dapat berjalan apabila kondisi daerah tetap aman dan kondusif. Sebaliknya, berbagai peristiwa kerusuhan yang pernah terjadi di sejumlah daerah telah mengganggu penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Ia juga mengingatkan bahwa konflik atau aksi kekerasan dalam skala kecil sekalipun dapat memengaruhi efektivitas pemerintahan dan pembangunan daerah.

"Kalau pengambilan keputusan oleh pemerintah terganggu, ya semua akan terganggu," ungkapnya.

Untuk itu, Mendagri mengimbau seluruh unsur Forkopimda terus memperkuat komunikasi dan koordinasi, baik secara formal maupun informal. Berdasarkan berbagai pengalaman, daerah yang para pimpinannya mampu menjaga kekompakan cenderung lebih cepat mengatasi persoalan dan mencegah konflik berkembang menjadi lebih besar.

Selain itu, Mendagri meminta pemerintah daerah (Pemda) menghidupkan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) sebagai instrumen penting untuk menjaga kerukunan dan mencegah konflik sosial berlatar belakang keagamaan.

Ia juga mendorong kepala daerah, terutama yang memiliki ruang fiskal memadai, mengalokasikan anggaran melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) guna mendukung kegiatan FKUB.

"Mohon juga dihidupkan FKUB, Forum Kerukunan Umat Beragama. Karena biasanya daerah-daerah yang rentan pada isu-isu keagamaan, kalau FKUB-nya jalan itu lebih cepat mereka bisa mencegah potensi konflik karena agama. Tapi sebaliknya kalau FKUB-nya nggak jalan, baru digerakkan ketika ada masalah, ini terlambat," pungkasnya. (*)

Baca juga: Mendagri Hadiri Rapat Bersama DPR RI, Paparkan Langkah Strategis Perkuat BUMD