Baca tanpa iklan
Mamuju--Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Sabtu, 31 Agustus 2019.
Pemerintah sedang menyiapkan Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode 2020-2024.
Untuk menguatkan peran hubungan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Ikatan Alumni Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Nasional (IKA-PIMNAS) menyelenggarakan kegiatan Knowledge Sharing Forum di Mamuju, Sulawesi Barat (31/8).
Lima topik utama dibahas pada forum tersebut yaitu pembangunan infrastruktur, pembangunan sumber daya manusia (SDM), mendorong investasi, reformasi birokrasi, dan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN).
Staf Ahli Menteri KLHK Bidang Hubungan Antar Lembaga Pusat dan Daerah, Winarni Monoarfa mewakili Sekretaris Jenderal KLHK Bambang Hendroyono yang juga selaku Ketua IKA-PIMNAS menyampaikan, “IKA-PIMNAS merupakan wadah komunikasi dan aktualisasi para alumni PIMNAS yang diselenggarakan oleh LAN RI. Dalam peranannya, IKA-PIMNAS dapat memberikan kontribusi pemikiran kepada Pemerintah mengenai berbagai isu strategis nasional. Salah satu yang perlu kita kuatkan dalam menyongsong RPJMN 2020-2024 adalah penguatan sinergitas antara Pusat dan Daerah”.
Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Bappenas, Taufik Hanafi selaku pembicara kunci pada knowledge sharing forum tersebut menyampaikan, “Tema RPJMN IV 2020-2024 adalah Indonesia Berpenghasilan Menengah-Tinggi yang Sejahtera, Adil dan Berkesinambungan. Prioritas RPJMN tersebut kemudian dituangkan ke dalam 7 bidang”.
Ketujuh bidang prioritas RPJMN 2020-2024 dijelaskan lebih lanjut oleh Taufik Hanafi. “Pertama adalah memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas. Kedua, mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan. Tentu ini sejalan dengan tujuan knowledge sharing forum yang diselenggarakan di Mamuju ini, agar pembangunan nasional semakin merata di seluruh wilayah di Indonesia,” tutur Taufik Hanafi.
Prioritas ketiga adalah meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing, serta keempat yaitu revolusi mental dan pembangunan kebudayaan. “Untuk menuju Indonesia sebagai negara maju, kita memerlukan SDM unggul yang akan terus pemerintah dorong dan lahirkan di masa depan,” tegas Taufik Hanafi.
Prioritas selanjutnya berturut-turut adalah kelima: memperkuat infrastruktur mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar; keenam: membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim; serta ketujuh: memperkuat stabilitas politik, hukum, ketahanan dan keamanan (Polhukhankam) dan transformasi pelayanan publik.
Terkait lingkungan hidup, Pemerintah memandang berbagai tantangan yang akan dihadapi oleh Indonesia di masa depan. Tantangan tersebut antara lain penurunan kualitas lingkungan hidup, kerusakan tutupan lahan, hilangnya keanekaragaman hayati, kelangkaan air dan kelangkaan energi. Tantangan lingkungan hidup di tingkat global pun masih akan terjadi seperti kenaikan suhu global, cuaca ekstrim, serta kerentanan pesisir dan ancaman bencana lainnya.
“Kerugian ekonomi akibat kerusakan lingkungan hidup serta dampak bencana diproyeksi menghambat laju pertumbuhan ekonomi nasional,” tutur Taufik Hidayat.
Namun demikian, Taufik menegaskan bahwa pemerintah terus berkomitmen dalam mengatasi berbagai tantangan bangsa di masa depan, serta mendorong sinergitas antara Pusat dan Daerah dan berbagai lapisan masyarakat untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maju.
Knowledge Sharing Forum Penguatan Hubungan Pusat–Daerah Menyongsong RPJMN 2020-2029 di Mamuju dibuka secara resmi oleh Gubernur Sulawesi Barat, Ali Baal Masdar. Hadir sebagai pembicara dalam forum tersebut perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Kesehatan, Kemenpora, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian PAN & RB, BKN RI, dan LAN RI.
Turut hadir pada Knowledge Sharing Forum di Mamuju, Forkompimda Sulawesi Barat, Kepala OPD dan Kepala Instansi Vertikal di Provinai Sulawesi Barat.(*)