Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Mardani Ali Sera, Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menanggapai masuknya Basuki Tjahaja Purnama (BTP) atau Ahok ke dalam Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Menurutnya komisaris atau direksi BUMN itu ada aturannya.
Salah satunya adalah tidak berpartai politik.
"Menurut saya kalau aturan diikuti monggo saja. Tetapi pak BTP setahu saya sudah menjadi anggota partai politik," ujarnya dilansir melalui Youtube Kompas TV, Kamis (14/11/2019).
Ia menambahkan jika orang yang menjadi anggota partai politik tidak layak jika masuk ke jajaran BUMN.
Karena itu untuk edukasi publik dan etika moralitas kepentingan.
"Nanti kalau semisal dia melepaskan anggotanya menurut saya kalau berjuang ya konsisten saja kalau mau di jalur politik ya di jalur politik. Jangan di jalur yang lain," ungkapnya.
Baca: Pimpinan DPR Minta Ahok Mundur dari Parpol Bila Jadi Direksi atau Komisaris BUMN
Ia menegaskan supaya proses masuknya Ahok ke BUMN sesuai aturan agar tidak terjadi konflik.
"Intinya ikuti atuaran mainnya. Karena aturan main dibuat agar tidak ada konflik interest," kata ketua DPP PKS ini.
Sebelumnya, Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman menjelaskan syarat-syarat yang harus dipenuhi Ahok jika benar akan bergabung BUMN.
Menurutnya syarat pertama yang harus dipenuhi adalah kesesuaian antara kemampuan akademik atau profesi sebelumnya dengan bidang usaha yang digeluti oleh BUMN tersebut.
"Tapi mengenai syarat syarat sepertinya tidak ada masalah ya. Karena ketika saya menjadi komisaris utama di BUMN di Adhi Karya sampai hari ini. Syaratnya cuma kesesuaian antara kemampuan akademik atau profesi sebelumnya dengan apa itu bidang usaha yang digeluti oleh BUMN tersebut," ujarnya dilansir melalui Youtube Kompas TV Rabu (13/11/2019).
Kemuadian syarat kedua yakni tidak ikut dalam partai politik.
Baca: Ahok di Mata Mantan Karyawan, Tegas dan Pemarah Tapi Baik Hati dan Dermawan
Ia menegaskan bahwa syarat tersebut harus dipenuhi.
Jika masih mengikuti partai politik diharapkan untuk mengundurkan diri.
"Tidak ikut dalam partai politik tidak boleh berkecimpung dalam partai politik dan ini yang harus ditanyakan karena yang saya tahu kalau tidak salah Ahok bergabung dengan partai politik," ungkap Juru Bicara Presiden ini.
Fadjroel menjelaskan jika syarat larangan berpolitik di BUMN karena ada surat pakta integritas yang didalamnya berisi larangan ikut dalam partai politik atau aktif dalam kegiatan politik.
Wakil Menteri BUMN, Budi Gunadi mengatakan bahwa BUMN membutuhkan talenta dari putra putri terbaik bangsa untuk bisa bergabung dengan BUMN.
Hal ini ia ungkapkan setelah dipanggilnya Ahok ke Kementrian BUMN, Rabu (13/11/2019).
Kedatangan Ahok untuk bertemu dengan Menteri BUMN, Erick Thohir dan dikabarkan Ahok akan mendapatkan jabatan di salah satu perusahaan strategis BUMN.
Baca: Ahok Ditarik Erick Thohir Jadi Bos BUMN, Pengamat: Kalau Masih di PDIP, Nanti Cari Uangnya di BUMN
"Nah kita membutuhkan talent talent putra putri terbaik bangsa untuk bisa bergabung dengan BUMN. Untuk menjalankan amanah pak Presiden yang disampaikan oleh pak Menteri. Jadi saya rasa arahnya kesana," ujarnya dilansir melalui Youtube Kompas TV Rabu (13/11/2019).
Menurutnya Presiden Jokowi akan mendengarkan aspirasi dan tahu siapa yang bisa membangun BUMN kedepannya.
Budi juga menambahkan jika Jokowi meminta BUMN tidak berjalan sendiri dan membangun ekosistem dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dan Usaha MIkro Kecil Menengah (UMKM).
Sebelumnya, Arya Sinulingga, Staf Khusus Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memberikan keterangan pers terkait dipanggilnya Basuki Tjahaja Purna atau Ahok ke Kementrian BUMN.
Ahok bertemu dengan Erick Thohir, Menteri BUMN pada Rabu (13/11/2019).
Arya Sinulingga membenarkan jika kedatangan Ahok untuk bertemu dengan Erick Thohir dan membicarakan mengenai BUMN.
“Kan tadi pagi pak Ahok datang ke Kementrian BUMN dan bertemu pak Erick dan memang tadi Pak Erick dan Pak Ahok bicara banyak mengenai BUMN," ujarnya dilansir melalui Youtube Kompas TV Rabu (13/11/2019).
Ia berharap Ahok bisa bergabung bersama di salah satu BUMN di Indonesia.
Menurutnya, dengan bergabungnya Ahok dapat memperkuat salah satu BUMN yang ada.
Ketika ditanyakan BUMN apa yang akan dipegang oleh Ahok, Arya Sinulingga belum mau menjawab.
"Yang pasti kalau sektor mana pasti yang kita lihat butuh perhatian besar dan mempengaruhi kondisi banyak orang. Ya soal energi atau apapun itu kita belum tahu," ungkapnya.
Tapi yang pasti prinsipnya adalah meminta kesedian Ahok terlebih dahulu supaya mau bergabung di BUMN.
Ia menyatakan butuh orang seperti Ahok yang memang bisa mendukung BUMN.
Karena Ahok punya kapasitas yang diakui publik.
Nama Ahok keluar berdasarkan rekomendasi dan masukan dari berbagai pihak ke Erick Thohir.
Baca: Ahok Ditarik Erick Thohir Jadi Bos BUMN, Pengamat Sebut BTP Berpotensi Langgar Undang-Undang
Erick Thohir juga melihat, Ahok bisa membantu di kementrian BUMN.
Usia Ahok yang masih muda juga menjadi pertimbangan untuk dapat bergabung di BUMN.
Ketika ditanya apakah berkonsultasi terlebih dahulu ke Jokowi, Ia membenarkannya.
"Setiap posisi yang vital BUMN harus koordinasi dengan Jokowi karena BUMN banyak menyangkut kehidupan kita konsultasi ke Jokowi," kata Staf Khusus Menteri BUMN.
Ia berharap Ahok dapat secepatnya bergabung menjadi bagian di kementian BUMN.
Mengenai posisi yang akan dipegang Ahok, Arya memastikan jika posisi tersebut strategis.
"Stategis pasti, Ahok bisalah mengatasi posisi itu, nanti lihat saja," ujarnya.
(Tribunnews.com/Faisal Abdul Muhaimin)