News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Sukseskan Proyek Upland, Ditjen PSP Minta Komitmen 14 Kabupaten

Editor: Content Writer
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementan Sarwo Edhy dalam pertemuan nasional yang digelar di Hotel Grand Inna, Kuta, Bali, Kamis (5/12).

"Sebab komoditas yang ditanami di dataran tinggi ini mayoritas komoditas perkebunan atau hortikultura seperti bawang putih, kopi, lada dan lainnya. Semuanya berpotensi untuk ekspor. Tapi ada juga yang memberdayakan padi organik dan ternak kambing," sebut Sarwo Edhy.

Sarwo Edhy berharap, daerah yang melaksanakan proyek Upland ini dapat mengelola dari sektor hulu dan hilir. Sehingga benar-benar memberikan dampak perekonomian bagi petani.

Baca: Kementan Beri Bantuan Alsintan untuk Kotamobagu

"Sesuai dengan arahan Bapak Menteri Pertanian bahwa pada kurun 5 taun ke depan, sektor pertanian harus menghasilkan pertumbuhan ekonomi minimal 5% per tahun. Semua harus terhubung dengan industri/pabrik yang dikelola oleh petani setempat yang kemudian diteruskan ke perusahaan besar (selling factory), serta berorientasi ekspor," paparnya.

Sehingga, seluruh infrastruktur yang nantinya dibangun oleh proyek ini didayagunakan secara optimal agar usaha budidaya pertanian di lokasi-lokasi proyek Upland bisa efisien, produktif serta menghasilkan komoditas yang kompetitif.

Proyek Upland ini akan berlangsung selama 5 tahun. Dalam pelaksanaan Ongranting kegiatan Upland terbagi dalam tiga tahap.
Tahun pertama berupa persiapan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), tahun kedua dan ketiga berupa pelaksanaan fisik antara lain berupa pembangunan prasarana lahan dan air, pengadaan alsintan, kegiatan budidaya dan lain-lain.

Tahun keempat dan kelima penyempurnaan kegiatan dan diharapkan semua kegiatan fisik sudah selesai dilaksanakan.

Baca: Tonilingga sebagai Pelopor TTIC Kabupaten Pertama di Jawa Tengah

Diharapkan semua daerah menjaga kinerja kegiatan. Karena pada tahun ketiga, donor akan melakukan Midterm review, pada saat itu kinerja kegiatan di masing-masing kabupaten dievaluasi.

"Jika capaian kegiatan tidak seperti target yang ditentukan, maka kabupaten tersebut akan mengalami finalti, dapat berupa pengurangan volume kegiatan maupun penghentian kegiatan- kegiatan," pungkasnya. (*)

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini