Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Staf Khusus Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Arya Sinulingga menyampaikan upaya dari Kementerian BUMN ke depannya, untuk memilih orang yang mengisi jabatan di perusahaan BUMN.
Menurut Arya, Kementerian BUMN selalu melihat rekam jejak seseorang terlebih dulu sebelum menunjuk untuk mengisi jabatan tertentu.
Rekam jejak yang dimaksud oleh Arya tersebut adalah rekam jejak dari sisi manajemen, kemampuan dan juga karakternya.
"Kita kan selalu (melihat) track record mereka, dari sisi manajemen, kemampuan dan karakter mereka akan dilihat," ujar Arya Sinulingga saat dihubungi oleh tvOne, Senin (9/12/2019), dikutip dari YouTube tvOne News.
Arya berujar, Menteri BUMN Erick Thohir sebelumnya sudah menyinggung mengenai akhlak yang harus dimiliki oleh jajaran perusahaan BUMN.
Sehingga, ia menyebut poin mengenai akhlak itu yang akan digunakan untuk mencari jajaran direksi BUMN yang baik.
"Pak Erick selalu mengatakan poin penting mengenai akhlak, di sinilah yang akan dicari juga dalam direksi-direksi BUMN," katanya.
Ia mengatakan, langkah dari Erick Thohir tersebut sebagai upaya untuk menguatkan BUMN ke depannya agar semakin baik.
"Ini yang akan dilakukan Pak Erick ke depan, sehingga nantinya penguatan BUMN akan semakin baik," jelasnya.
Kemudian, Arya menyebut jajaran komisaris dan direksi yang baru saja dipilih oleh Erick Thohir merupakan orang-orang terbaik.
"Coba dilihat dengan direksi-direksi baru yang baru terpilih, itu adalah orang-orang terbaik juga yang dipilih Pak Erick, baik dari dalam maupun internal," ujarnya.
Mengenai Perusahaan Listrik Negara (PLN), nantinya Arya menyebut juga akan dipilihkan jajaran pejabat yang terbaik.
"Ke depan, kita juga tahu ada yang namanya PLN, akan dicari orang terbaik di negara kita dan punya karakter yang baik juga," ungkapnya.
"Diharapkan akan bisa melakukan proses bersih-bersih di PLN juga," jelas Arya.
Sebelumnya, Arya Sinulingga menyebut penguatan peran komisaris oleh Kementerian BUMN menjadi sangat penting.
Kementerian BUMN terakhir kali menunjuk Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai Komisaris Utama PT. Pertamina (Persero).
Selain itu, juga ada Chandra Hamzah yang ditunjuk menjadi Komisaris Utama Bank Tabungan Negara (BTN).
Arya Sinulingga mengatakan, penunjukan komisaris utama perusahaan BUMN itu menjadi strategi dari Menteri BUMN Erick Thohir ke depannya dalam mengelola BUMN.
"Ini yang sebenarnya menjadi strategi Pak Erick untuk mengelola BUMN ke depan," ujar Arya Sinulingga.
Sehingga, penguatan komisaris perusahaan BUMN itu, menurut Arya sangat penting.
"Jadi penguatan komisaris menjadi penguatan yang sangat penting," jelasnya.
Staf khusus Erick Thohir ini juga menyebut, jajaran komisaris perusahaan BUMN adalah orang-orang pilihan terbaik.
"Sehingga jangan heran kalau sekarang komisaris-komisaris di BUMN itu memang orang-orang yang terbaik juga," katanya.
"Setelah kemarin ada Pak Ahok, kemudian ada Pak Chandra Hamzah," lanjut Arya.
Arya Sinulingga kemudian mengungkapkan pada Senin (9/12/2019), Menteri BUMN Erick Thohir baru saja menunjuk Muhammad Chatib Basri sebagai Wakil Komisaris Utama Bank Mandiri.
"Hari ini beliau juga menunjuk Pak Chatib Basri untuk menjadi wakil komisaris utama dari Mandiri," ungkapnya.
Arya menuturkan, Chatib Basri dinilai kompeten dalam Good Corporate Governance (GCG) atau tata kelola perusahaan yang baik.
"Beliau (Chatib) juga sangat kompeten dalam GCG," lanjut Arya.
"Hal inilah yang dilakukan Pak Erick untuk menguatkan BUMN ke depan," lanjut Arya.
Arya Sinulingga juga menegaskan Kementerian BUMN akan memperkuat komisaris dalam mencegah kasus korupsi di perusahaan BUMN.
Arya menyebut Kementerian BUMN secara teknis susah untuk menangani semuanya secara langsung.
Sehingga diperlukan peran dari komisaris tiap perusahaan untuk mencegah ataupun mengatasi kasus korupsi di perusahaan BUMN.
"Kementerian BUMN secara teknis sangat susah, karena kita punya 142 perusahaan BUMN dengan 800-an anak perusahaan," ujar Arya Sinulingga.
"Maka yang dilakukan Kementerian BUMN adalah penguatan komisaris," jelasnya.
Menurut penuturan Arya, para komisaris tersebut diminta untuk melaksanakan audit melalui komite audit di tiap perusahaan, ketika menghadapi suatu masalah.
Selain itu, komisaris juga diminta untuk memastikan Good Corporate Governance (GCG) atau tata kelola perusahaan yang baik.
"Komisaris yang kita minta untuk melaksanakan audit melalui komite audit dan memastikan GCG berjalan dengan baik dan benar," katanya.
"Itulah yang dilakukan untuk menghambat korupsi di BUMN," jelas Arya.
Staf Khusus Erick Thohir ini menyebut, perusahaan BUMN juga bisa mencegah terjadinya korupsi seperti perusahaan swasta.
"Kami percaya benar, di perusahaan swasta bisa kok berlaku, kenapa korupsi di perusahaan swasta sangat kecil, karena ada penguatan di perusahaan," jelas Arya.
Ia menyampaikan, penguatan yang pertama dilakukan mulai dari jabatan tertinggi yaitu jabatan komisaris.
"Penguatan pertama di pucuk pimpinan, mulai dari komisarisnya," ujarnya.
Setelah melakukan penguatan komisaris, selanjutnya dilakukan pemilihan jajaran direksi dengan proses yang benar.
Menurut Arya, jika para direksi dipilih dengan benar, maka perusahaan akan berjalan dengan baik dan benar.
"Kemudian, pemilihan direksi, kalau direksinya dipilih dengan benar, pasti perusahaannya berjalan dengan baik dan benar," jelasnya.
"Jadi kunci itu juga berada di pemilihan direksi dengan baik," lanjut Arya.
(Tribunnews.com/Nuryanti)