Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, Riau - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menggelar penanaman serentak di sejumlah wilayah yang memiliki lahan pertanian seperti pesawahan dan perkebunan.
Penanaman tersebut dilakukan bersama para petani sekitar sebagai bentuk antisipasi kemungkinan terjadinya defisit dan krisis pangan.
Gubernur Provinsi Riau, Syamsuar mengatakan, gerakan tanam ini meliputi penyediaan pangan dan hortikultura padi, jagung, sayur, buah dan subsektor pertanian lainya seperti ubi jalar dan singkong. Penanaman ini juga dilakukan sebagai bentuk antisipasi kenaikan harga akibat terbatasnya akses pengiriman.
"Ketika daerah lain memberlakukan PSBB, maka arus masuknya bahan pangan dari daerah lain ke daerah kita juga akan terbatas, dan harganya kemungkinan besar akan naik. Maka itu, kita harus mengantisipasi sejak dini," kata Syamsuar saat memberikan arahan pada acara 'Gerakan Tanam Penyediaan Pangan Daerah' di Desa Kualu, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Rabu (6/5).
Syamsuar mengatakan, sejauh ini Pemprov Riau telah mengatur skema pola tanam melalui intruksi Gubernur kepada para Bupati dan Walikota se-Provinsi Riau. Intruksi tersebut antara lain penanaman terintegrasi antara produksi dan akses pasar, pemanfaatan lahan pekarangan, tanaman tumpang sari serta penanaman dalam pot atau polybag.
"Tujuannya untuk menjaga keseimbangan supply dan demand agar bahan pangan serta stabilisasi harga pangan tetap terjaga dengan baik. Kemudian melakukam kegiatan ekstensifikasi berupa perluasan areal tanam dengan cetak sawah baru, rehabilitasi sawah terlantar, optimalisasi lahan, pemanfaatan lahan tidur (sleeping land) dan lahan-lahan milik kantor lembaga pemerintah atau swasta yang tidak dimanfaatkan," katanya.
Menurut Syamsuar, gerakan tersebut wajib dilakukan sebagai tindak lanjut intruksi Presiden Joko Widodo mengenai pembukaan lahan baru serta melakukan atntisipasi kekeringan. Maka, langkah selanjutnya sesuai dengan RTRW Provinsi Riau yang telah ditetapkan pada tahun 2018 bahwa Pola ruang Provinsi Riau mencapai 514.130 hektare.
"Kami juga ingin sampaikan bahwa laporan Dinas Pangan pada Bulan April ini skala panen yang dilakukan mencapao 9.246,4 hektare. Sedangkan produksi beras pada bulan April-Juni mencapai 40.435,1 ton. Perlu saya tegaskan juga bahwa ada atau tidak ada pandemi Covid-19 kita tidak boleh terlena, pertanian harus terus bergerak, tidak boleh berhenti," katanya.
Dari Gorontalo, gerakan tanam juga dulakukan di sejumlah wilayah. Di sana, para petani dan masyarakat diminta untuk memanfaatkan dan mengoptumalisasi pekarangan rumah dan lahan kosong berpotensi besar.
Wakil Gubernur Gorontalo, Idris Rahim mengatakan mengatakan, penanaman tersebut untuk menambah jumlah stok yang ada menjadi lebih kuat. Meski demikian, ia menjamin pasokan pangan selama 3 bulan ke depan dalam posisi aman dan terkendali.
"Di tengah Pandemi Covid 19 Ketersediaan stock pangan sampai 3 bulan ke depan dijamin aman karena sesuai laporan dari seluruh kabupaten/kota terutama pada ketersediaan bahan pangan pokok cukup surplus," katanya.
Idris mengatakan, saat ini Pemprov Gorontalo terus memfasilitasi dan mendorong petani untuk mempercepat penanaman agar musim panen nanti Agustus-September mampu menambah jaminan ketersedian pangan di provinsi Gotontalo.
"Sekali lagi, Insya Allah pangan kita selama 3 bulan ke depan dalam posisi yang aman," katanya.
Sementara itu, gerakan tanam juga dilakukan di Kabupaten Kediri. Di sana, Bupati Kediri, Haryanti Sutrisno langsung meminta seluruh jajaranya melakukan sosialisasi gerakan tanam untuk menambah kebutuhan lokal.
"Kami optimis mampu menjaga ketahanan pangan nasional, terutama saat panen raya padi di bulan april ini yang diperkirakan mencapai 50.758 ton gabak kering giling. Kemudian pada akhir tahun nanti kami optimis mencapai surplus beras sebesar 50 rb ton, begitu juga untuk aneka cabe yang diperkirakan surplus 29 ribu ton serta bawang merah 1000 ton," katanya.
Sebelumnya Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo mengatakan bahwa ada sejumlah provinsi yang mengalami defisit beras. Namun hal itu kini mulai berkurang karena kebijakan intervensi daerah surplus.
"Setelah diintervensi, maka yang tersisa hanya Kepulauan Riau, Bangka Belitung dan Maluku Utara. Semuanya juga sudah berangsur baik," katanya.
Menurut Syahrul, beberapa upaya intervensi yang dilakukan pemerintah, diantaranya mengalokasikan stok beras nasional dari daerah yang surplus ke daerah yang mengalami defisit, serta berkoordinasi dengan Bulog untuk mendistribusikan stok beras.
"Kelancaran distribusi menjadi kunci untuk menjaga ketersediaan stok beras. Karena itu kami berharap tidak ada lockdown atau isolasi wilayah," tutupnya.