Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Duta Besar Korea Selatan, Kim Chang-Beom berkunjung ke kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan bertemu dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian. Keduanya sempat menggelar pertemuan di ruang kerja Mendagri.
Usai pertemuan dalam konferensi pers yang di gelar di kantor Kemendagri, Menteri Tito mengatakan dalam pertemuan dengan Dubes Korea Selatan, dirinya sempat berdiskusi tentang beberapa isu. Salah satunya, tentang pemilihan. Dubes Korea memberi banyak masukan mengenai pelaksanaan Pemilu Legislatif nasional yang telah digelar di Negeri Ginseng itu pada 15 April lalu.
Tapi tahapan pemilihan di Korsel sendiri telah dimulai dari bulan Januari, Februari, dan Maret. Seperti diketahui di tiga bulan itu, Korsel dalam masa puncak pendemi Covid-19. Dan angka penyebaran tengah meningkat.
Baca: KPU Diminta Optimalkan Teknologi untuk Kampanye Pilkada 2020
"Kita melihat setelah China, negara yang kemudian mengalami Covid atau gelombang covid itu adalah Korea Selatan, tapi Korea Selatan tetap melaksanakan pemilihan sesuai jadwal pemilunya yakni 15 April. Tadi kita banyak dapat masukan tentang bagaimana hasilnya malah sangat menarik karena semenjak tahun 1992 angka partisipasi tertinggi yaitu 96,2 persen. Padahal di pemilu sebelumnya, partisipasi 58 persen. Jadi tertinggi semenjak tahun 1992, itu menarik sekali," kata Mendagri.
Dan hal lain yang menarik, lanjut Mendagri, meski itu digelar saat puncak pandemik Covid-19 di negeri Ginseng itu, tapi pelaksanaan Pemilu berlangsung aman, tanpa ada ledakan kasus Covid-19.
Tentu, ini jadi bahan pelajaran penting bagi Indonesia yang akan menggelar pemilihan kepala daerah pada 9 Desember 2020 ini. Maka, ia merasa perlu mendapat masukan langsung dari Dubes Korsel. Ia bersyukur, Dubes Korsel meluangkan waktu untuk berkunjung ke kantor Kemendagri.
"Nah, ini belajar dari Korea Selatan inilah tadi kami mengundang Duta Besar Korea Selatan. Beliau banyak memberikan masukan diantaranya dukungan publik yang sangat tinggi untuk melihat dan mendapatkan pemerintahan yang efektif dalam rangka menghadapi diantaranya permasalahan Covid-19 itu," ujarnya.
Masukan lain yang diberikan Dubes Korsel, kata Mendagri, antara lain tentang protokol kesehatan selama pemilihan berlangsung. Ini tentu,masukan berharga bagi pemerintah dan penyelenggara,
Baca: Pilkada Saat Pandemi, KPU Ungkap Potensi Kenaikan Anggaran untuk Terapkan Protokol Kesehatan
"Kemudian ada juga protokol-protokol kesehatan yang dilakukan, termasuk bagaimana perlakuan terhadap yang punya hak pilih, termasuk orang yang positif (Covid-19). Hak pilih mereka yang sedang dikarantina dan kemudian ada hak pilih untuk para pemilih umum. Bagaimana penggunaan alat protektif bagi pemilih untuk melayani pemilih positif, melayani pemilih yang sedang dikarantina dan kemudian jenis-jenis protektif apa yang dipakai pada saat pemilihan umumnya," katanya.
Pada saat pemilihan untuk umum, petugas pemilihan dan pemilih menggunakan shield masker dan glove. Tidak ada yang menggunakan alat protektif seperti Alat Pelindung Diri (APD). Alat pelindung diri hanya digunakan untuk yang positif dan yang sedang di karantina.
"Nah ini kira-kira itu berapa gambaran umum dan beliau juga membuka kalau seandainya dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) atau dari Bawaslu ingin mendaptkan pengalaman langsung dari “National Election Community” KPU-nya Korea Selatan. Beliau juga Duta siap untuk memfasilitasi, saya kira itu dari kami," ujarnya.
Di tempat yang sama, Dubes Korsel, Kim Chang-beom mengatakan, dalam pertemuan dengan Mendagri Tito Karnavian, dirinya menyampaikan beberapa poin dari pengalaman negaranya yang telah suskes menyelenggarakan pemilu legislatif pada 15 April lalu. Katanya, Korea Selatan menjadi satu-satunya negara di seluruh dunia yang telah berhasil menyelenggrakan pemilu di tengah pandemi dan tanpa terjadi satu orang pun yang terkonfirmasi Covid-19 selama pemilihan digelar.
Baca: PAN Minta KPU Segera Revisi PKPU Soal Aturan Kampanye Virtual Pilkada Serentak 2020
"Hari ini juga saya juga menyampaikan harapan kami kepada bapak Menteri agar Pilkada yang akan diselenggarakan di Indonesia tanggal 9 Desember nanti dapat berlangsung secara sukses, aman dan juga dengan partisipasi yang sangat tinggi," katanya.
Dubes Korsel juga mengungkapkan, dalam pertemuan tadi, Mendagri Tito Karnavian banyak memaparkan persiapan dan dukungan pemerintah Indonesia lewat Kemendagri terhadap penyelenggaraan Pilkada.
Mendagri Tito menjelaskan,bahwa kini pemerintah Indonesia, KPU dan Bawaslu sedang mempersiapkan secara matang penyelenggaraan Pilkada di Indonesia di tengah pandemi, sehingga jalannya pesta demokrasi lokal ini bisa berlangsung sukses, aman dari Covid dan juga efektif.
Baca: Mahfud MD dan Tito Karnavian Tegaskan Pilkada Tetap Diselenggarakan 9 Desember 2020
"Dan itu sangat berkesan bagi kami. Saya mendengar beberapa berbagai persiapan yang sedang dilakukan oleh Indonesia dan saya juga tentunya berbagi pengalaman dan pembelajaran yang kami dapat dari pengalaman pemilu legislatif April lalu di Korea Selatan dan beberapa poin penting terkait dengan kebersihan dan juga keamanan kepada Indonesia," ujarnya.
Dirinya juga menawarkan kerjasama kedepannya terkait penyelengaraan pemilu ini. Tidak lupa Dubes Korsel juga menjelaskan, kenapa negaranya bisa sukses menggelar pemilihan di saat pandemi Covid-19 masih berlangsung.
Baca: Pilkada Serentak untuk Jamin Kelangsungan Pemerintahan Daerah
"Karena pertama tingginya partisipasi masyarakat itu sendiri, dan juga semua ikut ambil bagian untuk menjaga keamanan satu sama lain, dan juga bisa melaksanakan hak berpolitik masing-masing karena berkat dari solidaritas semua orang tentunya dari termasuk media, awak media, social society, dan kerjasama ini sebuah bentuk solidaritas yang penting untuk menyukseskan pemilu legislatif secara efektif dan aman dan kedepannya bagi Indonesia tentu perlu sebuah keyakinan dan kepercayaan dan juga kerjasama bersama gotong royong untuk menunjukkan sebuah mode baru sebuah mode sukses pilkada dan pemilu kepada dunia," tuturnya.