Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Kementerian Perhubungan cq Direktorat Jenderal Perhubungan Laut melalui Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas II Jayapura mendirikan Posko Pengendalian Transportasi di masa mudik Idul Fitri 1442 H. Posko ini merupakan gabungan dari beberapa instansi terkait yang salah satu tujuan utamanya adalah mencegah masuknya virus Covid-19 ke wilayah Papua, khususnya Kota/Kabupaten Jayapura dan sekitarnya serta memastikan distribusi logistik tetap berjalan lancar.
Sebagai wujud sinergitas di Pelabuhan Jayapura, telah dilaksanakan Apel Siaga Komando Posko Pengendalian Transportasi Laut, bertindak sebagai Pemimpin Apel Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas II Jayapura, Harold Pical menjelaskan pelaksanaan posko pengendalian tranportasi laut sebagai wujud komitmen unsur maritim di pelabuhan Jayapura dan sesuai dengan Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Nomor 13 tahun 2021 dan Addendum Surat edaran Nomor 13 tahun 2021 serta PM No. 13 Tahun 2021 Tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) termasuk SE Gubernur Papua.
"Itu semua yang kami pedomani dalam rangka pelaksanaan posko pengendalian transportasi laut ini," kata dia, Sabtu (8/5).
Dia mengungkapkan posko pengendalian transportasi laut ini terdiri dari seluruh unsur maritim yang ada di Pelabuhan Jayapura baik itu ASN, TNI, Polri serta seluruh stakeholder terkait baik swasta maupun BUMN dan BUMD.
"Posko pengendalian ini dilaksanakan dengan semboyan 5K yaitu penuh kesungguhan, koordinasi, komunikasi dan kerjasama dan komitmen dari semua pihak," ujarnya.
Setiap unsur dalam posko pengendalian transportasi laut melaksanakan tugas sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Dengan melakukan pengendalian di pintu-pintu masuk pelabuhan baik itu untuk angkutan barang maupun muatan balik dari dan ke kapal termasuk setiap layanan publik yang dilaksanakan di wilayah pelabuhan baik di lini I dan juga sekitarnya.
"Itu diawasi dengan ketat dan sesuai prosedur protokol kesehatan sehingga varian baru Covid-19 yang sudah masuk di beberapa negara seperti di Afrika Selatan, Inggris dan India itu tidak sampai di Papua sehingga dibutuhkan pengetatan dengan melibatkan seluruh unsur maritim yang ada di pelabuhan melalui posko ini." ungkapnya.
Sementara itu, Kasie Lalu Lintas Angkutan Laut dan Usaha Kepelabuhan KSOP Kelas II Jayapura, Willem Thobias Fofid mengungkapkan pihaknya juga telah menggelar rapat koordinasi yang dihadiri oleh seluruh stakeholder pelabuhan Jayapura yaitu KSOP Kelas II Jayapura, PT Pelindo IV, PT PELNI, Kantor Distrik Navigasi Kelas II Jayapura, Lantamal X Jayapura serta seluruh stakeholder terkait lainnya seperti para Perusahaan Pelayaran sebagai Operator Kapal, APBMI, ALFI/ILFA, Koperasi TKBM bahkan keterlibatan relawan lokal.
"Saat ini seperti kita ketahui di Papua di beberapa wilayah pegunungan tengah masih terkendala sarana dan prasarana dan keamanan, namun adanya posko pengendalian transportasi laut ini juga untuk memastikan bahwa layanan terhadap transportasi laut tetap berjalan dengan beberapa program pemerintah melalui terobosan Tol Laut dan akselerasi multimoda yang saat ini terus digagas Pemerintah untuk menembus wilayah terisolir tersebut," tuturnya.
Dia memastikan seluruh kegiatan transportasi laut terutama angkutan logistik serta program Tol Laut tetap berjalan sebagaimana mestinya.
"Tetap berjalan dan dilaksanakan dengan pengetatan sesuai dengan protokol kesehatan sehingga memastikan layanan tetap berlangsung bahkan distribusi barang ke arah pegunungan tetap berjalan dengan baik," tutupnya.(*)