Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Pemerintah Indonesia terus mendapatkan dukungan pelaksanaan G20 Employment Working Group (EWG) tahun depan, baik dari negara G20 maupun mitra organisasi internasional. Salah satu negara G20, Inggris, dalam pertemuan bilateral di Catania, Italia, menyatakan siap mendukung Indonesia.
Hal tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi, saat melakukan pertemuan bilateral dengan Secretary of State for the Department for Work and Pensions, H.E. Madame The Rt Hon Thérèse Coffey MP bertempat di Catania, Italia, dalam keterangan pers Biro Humas, Jakarta (27/6). Dalam pertemuan tersebut Sekjen Anwar didampingi Staf Khusus Menaker Hindun Anisah dan M. Reza Hafiz Akbar.
“Pemerintah Inggris memberikan dukungannya terhadap isu prioritas yang akan diangkat antara lain sustainable job creation and inclusive labour market towards changing world of work, guna mendukung pekerja disabilitas untuk masuk ke dalam pasar kerja melalui penyediaan program pelatihan kerja, pengembangan kompetensi SDM untuk peningkatan produktivitas, dan penyediaan perlindungan sosial,” kata Sekjen Anwar.
Selain mendapatkan dukungan, menurut Staf Khusus Menaker, Hindun Anisah, pada pertemuan bilateral itu juga dibicarakan terkait peningkatan potensi kerja sama antara Indonesia dan Inggris antara lain terkait pengawasan ketenagakerjaan dan pengembangan sistem monitoring pengawasan bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) berbasis digital termasuk potensi mobile laboratory unit.
“Hal tu dilakukan guna memberikan kemudahan seiring perkembangan teknologi saat ini kepada pengawas ketenagakerjaan di Indonesia dalam menjalankan tugas dan fungsinya,” kata Hindun.
Indonesia, lanjut Hindun, juga telah memiliki sistem Wajib Lapor Ketenagakerjaan Perusahaan berbasis online (WLKP) melalui aplikasi SISNAKER.
“Dengan melakukan pendaftaran perusahaan melalui portal WLKP, maka secara otomatis akan terdaftar dalam database Kemnaker yang akan digunakan oleh Pemerintah untuk memberikan pelayanan lebih baik terkait kegiatan ketenagakerjaan kepada masyarakat umum dan perusahaan," kata Hindun.
Seiring pelaksanaan wajib lapor ketenagakerjaan online ini, Hindun menegaskan ke depan pelaporan secara manual tidak dapat dilakukan. Langkah ini sesuai kebijakan pemerintah yang mendorong seluruh layanan publik terintegrasi dalam teknologi Online Single Submission (OSS).
"Harapan kami pengawas ketenagakerjaan dan penguji K3 di Indonesia sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum bidang ketenagakerjaan dan pelayanan pengujian lingkungan kerja untuk berani melakukan perubahan menuju trust based culture," ujar Hindun.
Selain melakukan berbagai pertemuan bilateral dengan beberapa negara, Staf Khusus Menaker, M. Reza Hafiz Akbar mengatakan, Sekjen Kemnaker Anwar Sanusi juga melakukan pertemuan bilateral dengan Vice President for Humans Development of World Bank, Mamta Murthi dan Dirjen International Labour Organization (ILO), Guy Ryder.
Terkait dengan Presidensi Indonesia di EWG G20 pada tahun 2022 nanti, Pemerintah Indonesia, lanjut Reza, meminta dukungan kepada World Bank dan ILO untuk mendukung isu-isu prioritas yang akan diangkat.
"Mereka semua mengapresiasi dan mendukung penuh Indonesia sebagai presidensi G20 pada tahun 2022. World Bank dan ILO juga siap membantu penyiapan kajian ilmiah working/policy paper untuk mendukung priority issue EWG Indonesia," kata Reza.
Tidak hanya dukungan yang didapat Indonesia, Stafsus Reza mengatakan potensi peningkatan kerja sama antara Indonesia baik dengan World Bank dan ILO juga dibicarakan.
“Pemerintah mengapresiasi dan melakukan diskusi terkait peluang dan potensi kerja sama yang dapat dilakukan oleh ILO dan World Bank. Dimana diantaranya mengenai program pengembangan kapasitas, pengembangan tata kelola sistem informasi ketenagakerjaan (Indonesia Skills Development Project), sharing best practices, dan bantuan asistensi tenaga ahli,” tutup Reza.(*)