TRIBUNNEWS.COM - Wakil Ketua MPR-RI dari FPKS sekaligus Anggota DPR-RI Komisi VIII yang di antaranya membidangi urusan agama, Hidayat Nur Wahid menyambut baik akan mulai dijalankannya program Makan Bergizi Gratis oleh Pemerintahan Presiden Prabowo pada 6 Januari 2025. HNW sapaan akrabnya mengingatkan Pemerintah agar turut memastikan bahwa siswa di satuan pendidikan Pesantren dan Madrasah/Sekolah Keagamaan dipastikan masuk dalam daftar penerima manfaat program makan bergiI gratis sejak penyaluran tahap pertama.

“Sekalipun dapat dipahami bahwa program Makan Bergizi Gratis diimplementasikan bertahap hingga 2029, di mana pada 2025 baru akan menjangkau 19 juta jiwa. Sejak launching tahap awal ini saya harapkan agar siswa di Madrasah/sekolah keagamaan dan santri di Pesantren sudah dimasukkan dalam program bagus tersebut, sehingga MBG menjadi program yang berkeadilan baik bagi siswa di sekolah umum maupun sekolah keagamaan,” disampaikan Hidayat dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (5/1).

Wakil Ketua Majelis Syura PKS ini menjelaskan, sebelumnya pada tahap uji coba sejumlah Pesantren dan Madrasah sudah dikunjungi, baik oleh Menteri Agama hingga Menko Pemberdayaan Masyarakat.

Namun menjelang program ini dimulai, masih minim kejelasan secara spesifik bagaimana teknis penyaluran MBG di kedua institusi keagamaan tersebut.

“Misalnya dalam kunjungan kerja reses DPR-RI ke salah satu Pesantren besar di Jakarta Selatan, kepala/Kyai Pesantren mengatakan belum mendapatkan akses untuk program ini. Kalau ini untuk Pesantren di Jakarta, mungkin banyak Pesantren di luar Jakarta, di luar Jawa, akan mengalami hal yang sama. Sayang sekali”ujarnya. 

HNW kembali mengingatkan bahwa sejak awal dirinya mendorong agar Pemerintah menggunakan skema membangun dapur umum di Madrasah/sekolah keagamaan dan Pesantren khususnya yang jumlah siswanya mencapai ribuan anak, sehingga sumber daya di dalamnya dapat teroptimalkan dalam menyukseskan program makan bergizi gratis.

Sementara itu Kemenag melalui Dirjen Pendidikan Islam pada 31 Desember 2024 sudah mengeluarkan SE Nomor 10 tahun 2024 tentang panduan MBG di Pondok Pesantren, yang mengaitkan antara makan bergizi dengan pembentukan karakter santri.

“SE Dirjen Pendis tersebut patut diapresiasi, tetapi yang lebih penting adalah teknis programnya sendiri perlu dipastikan dan disosialisasikan kepada seluruh Pesantren dan Madrasah/sekolah keagamaan  di Indonesia, juga implementasinya didorong menggunakan sumber daya di internal dan lingkungan sekitar Pesantren dan Madrasah/sekolah keagamaan,” ujarnya.

Selain itu, Hidayat mengingatkan Pemerintah untuk mengintensifkan koordinasi internal agar program unggulan ini bisa sukses dan berkelanjutan.

Secara umum program MBG dikelola oleh Badan Gizi Nasional, namun dalam pelaksanaannya banyak instansi terlibat, mulai dari Pemerintah hingga swasta, dengan 3 skema penyaluran antara pembentukan dapur sendiri, dikelola institusi pemerintah lainnya, atau dikelola swasta.

Anggota DPR-RI Fraksi PKS ini menyebutkan, di Kediri Jawa Timur, ada kasus sejumlah pemilik katering yang tertipu total hingga Rp 72 juta karena ada iming-iming kontrak pengadaan MBG yang ternyata fiktif. 

“Pemerintah perlu memastikan program ini terlaksana dengan amanah, transparan, dan turut melibatkan mulai dari pengurus sekolah, pedagang kantin, UMKM, hingga warga di sekitar satuan pendidikan, agar efek pengganda ekonominya benar-benar bisa dirasakan oleh masyarakat, agar program strategis itu benar2 terlaksana dengan amanah dan membawa hasil maksimal menyongsong Indonesia Emas 2045,” pungkasnya.