Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM – Pembangunan kampung-kampung perikanan budidaya berbasis kearifan lokal menjadi salah satu program terobosan yang diusung oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam menyokong pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Dalam mendukung program terobosan tersebut, melalui Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya (DJPB) turut mendorong pengembangan budidaya ikan lokal, serta menjaga komoditas perikanan lokal dari kepunahan.
Saat diminta keterangannya, Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, Tb Haeru Rahayu atau yang biasa disapa Tebe menjelaskan bahwa menjaga kelestarian ikan endemik lokal menjadi salah satu concern dari Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono agar mendongkrak nilai tambah ekonomi sekaligus menjaga keberlanjutan ekosistem.
“Melalui unit pelaksana teknis di Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, KKP rutin memproduksi benih ikan bermutu untuk mendukung program bantuan benih serta menjaga keberadaan ikan lokal melalui program restocking yang secara rutin kami lakukan,” ungkap Tebe.
Tebe juga menilai bahwa ikan lokal cenderung memiliki harga jual yang relatif tinggi, sehingga berpotensi untuk dapat meningkatkan kesejahteraan sekaligus memberdayakan masyarakat di sekitar perairan umum.
Menurut data, sejak awal tahun 2021 hingga pertengahan bulan September, KKP telah melakukan penyaluran bantuan benih baik tawar, payau maupun laut sebanyak 174,28 juta ekor, dimana 6,8 juta ekor diantaranya merupakan ikan endemik yang dialokasikan untuk kegiatan restocking di perairan umum yang tersebar di seluruh Indonesia.
Sebagai informasi, salah satu ikan yang rutin ditebar dalam program restocking adalah ikan Nilem yang merupakan ikan air tawar asli Indonesia dan sudah berhasil dibudidayakan di Balai Perikanan Budidaya Air Tawar milik KKP.
Ikan ini memiliki beberapa keunggulan seperti nilai ekonomis yang tinggi dan dapat diproses sebagai produk olahan, mudah dipelihara, memiliki sintasan dan reproduksi yang tinggi serta tahan terhadap penyakit.
Selain Nilem, ikan endemik lokal hasil budidaya lain yang rutin ditebar dalam kegiatan restocking adalah ikan Tawes. Selain banyak digemari karena memiliki rasa yang lezat, ikan ini memiliki harga yang cukup terjangkau sehingga cukup diminati oleh masyarakat.
“Kami akan terus mendukung pengembangan ikan endemik lokal dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat maupun rutin melakukan kegiatan restocking ikan lokal dapat menjaga agar tidak terjadi kepunahan, meningkatkan pendapatan sekaligus memenuhi kebutuhan pangan masyarakat,” pungkas Tebe.
Dalam mendukung keberadaan ikan lokal di masyarakat, KKP bersama Ketua Komisi IV DPR RI beserta rombongan melakukan penebaran benih ikan lokal di Desa Tongging, Kabupaten Karo, Danau Toba, Sumatera Utara (11/10/2021) kemarin. Benih ikan hasil budidaya yang ditebar meliputi ikan nilem sebanyak 15 ribu ekor dan ikan tawes sebanyak 50 ribu ekor.
Dalam sambutannya pada acara penebaran benih ikan, Ketua Komisi IV DPR RI, Sudin mengungkapkan bahwa telah menjadi tugas pelayan negara untuk dapat membantu rakyat tanpa melihat latar belakang suku, ras maupun agama.
“Ini merupakan satu hal yang sangat baik, dan menjadi tugas kami sebagai wakil rakyat untuk mengawal program bantuan yang disiapkan oleh pemerintah sehingga dapat tersalurkan kepada masyarakat melalui dukungan dari pemerintah daerah,” tandas Sudin.
Sementara itu Bupati Karo, Cory Sriwaty Sebayang berharap dengan kehadiran dan bantuan yang disalurkan ke Desa Tongging akan membawa kebahagiaan bagi masyarakat, khususnya pelaku usaha perikanan di Desa Tongging. “Kami harap benih yang ditebar akan dapat berkembang dengan baik serta memberikan dampak ekonomi yang baik bagi masyarakat kami di sini,” kata Cory.
Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono mengimbau agar terus menjaga keseimbangan ekosistem lingkungan perairan umum sekitar kita, dengan kita tidak hanya usaha budidaya saja, tapi punya kesadaran sendiri untuk menebar benih ikan lokal ke perairan umum. Pasalnya, dengan didukung oleh kearifan lokal, maka akan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat setempat. (*)