TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menerima audiensi Aliansi Masyarakat Garut Anti Radikalisme dan Intoleransi (ALGAMARI) yang meminta penanganan penanggulangan potensi terorisme dan intoleransi lebih ditingkatkan lagi.

Mengingat sebagaimana disampaikan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Garut merupakan daerah dengan potensi radikalisme yang tinggi serta memiliki sejarah sebagai basis dan embrio Negara Islam Indonesia (NII).

"MPR RI akan lebih memasifkan vaksinasi ideologi menggunakan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI ke berbagai kalangan lapisan masyarakat di Kabupaten Garut maupun di berbagai daerah lainnya. Kita juga akan bergandengan tangan dengan pemerintah daerah, BNPT, para tokoh agama serta tokoh masyarakat untuk melakukan berbagai upaya agar jangan sampai karena ulah sedikit pihak yang masih menginginkan lahirnya NII, justru membuat wajah Kabupaten Garut yang sebenarnya sejuk dan damai menjadi ternodai," ujar Bamsoet usai menerima ALGAMARI, di Jakarta, Rabu (9/3/2022).

Pengurus ALGAMARI yang hadir antara lain, Sekretaris Nurdin Salam, Bendahara Mila Melianti, Divisi Intelegent dan Jaringan Dikdik Sodikin, serta Advokasi Hukum dan Ham Zamzam.

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, tantangan menghadapi faham radikalisme di Indonesia bukanlah persoalan gampang. Tekanan dan beban kehidupan yang dirasakan semakin sulit dan berat, terutama di saat pandemi saat ini, berpotensi mendorong tumbuh suburnya radikalisme sebagai solusi instan dan pelarian dari berbagai himpitan persoalan.

"Di samping itu, fakta sosiologis bahwa kita ditakdirkan menjadi sebuah bangsa dengan tingkat heterogenitas yang tinggi, menjadikan kita berada dalam posisi rentan dari ancaman potensi konflik. Secara geografis, kita adalah negara kepulauan yang terpisah oleh lautan. Secara sosio-kultural, bangsa kita terdiri dari beragam suku, budaya, adat istiadat, agama dan kepercayaan. Ditambah lagi dengan potensi kekayaan sumber daya alam kita yang berlimpah, dan posisi geografis kita yang strategis dalam lalu lintas kemaritiman, telah menempatkan kita sebagai magnet bagi berbagai
kepentingan global," jelas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Keamanan dan Pertahanan KADIN Indonesia ini menerangkan, semua pihak harus menyadari bahwa mengelola kemajemukan bagi negara yang penuh keberagaman seperti Indonesia adalah sebuah keniscayaan. Ketidakmampuan untuk mengelola kemajemukan, dan ketidaksiapan sebagian masyarakat untuk menerima kemajemukan tersebut, akan berpotensi menimbulkan berbagai gejolak yang dapat mengancam ikatan kebangsaan.

"Alat pertahanan terbaik untuk menangkal radikalisme bukanlah semata-mata mengandalkan tindakan represif, melainkan dengan penguatan benteng ideologi. Salah satunya dengan memasifkan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI ke berbagai lapisan kalangan masyarakat. Sehingga bisa melahirkan generasi bangsa yang berkarakter kuat, berjiwa Pancasila dan berhati Indonesia," pungkas Bamsoet. (*)