TRIBUNNEWS.COM - Respon cepat dan sinergi yang baik dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, serta seluruh stakeholders dalam mengendalikan pandemi telah menjadikan Indonesia memiliki landasan ekonomi yang baik dan berhasil tumbuh sebesar 3,69% (yoy) pada tahun 2021.

Respon cepat ini kembali memperkuat momentum pemulihan ekonomi nasional sehingga menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara yang pemulihan ekonominya telah mencapai tingkat sebelum pandemi.

Penguatan sinergi dan koordinasi dalam penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional terus dilakukan oleh Pemerintah, sekaligus sebagai bagian dari upaya mencapai target-target pembangunan yang berkualitas dan inklusif. 

“Income per kapita yang sempat turun, kini bisa kembali ke USD 4,350. Sinyal pemulihan juga terlihat dari berbagai index di berbagai daerah,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat memberikan sambutan dalam kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rancangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) DKI Jakarta Tahun 2023 yang diselenggarakan secara virtual, Kamis (14/04).

Menko Airlangga juga menyampaikan bahwa Indonesia menjadi salah satu negara yang bisa kembali ke negara berpendapatan menengah atas.

“Beberapa hal terkait dengan PMI juga masih di atas 51,3. Kita juga tahu bahwa selama Covid-19, dana pihak ke 3 yaitu dana masyarakat yang disimpan di perbankan mencapai double digit sehingga kapasitas perbankan kita cukup,” tambah Menko Airlangga.

Terkait dengan tantangan global yang terjadi akibat kondisi geopolitik antara Rusia dan Ukraina, Menko Airlangga mengatakan bahwa Indonesia memiliki potensi mendapatkan pemasukan dari ekspor komoditas. Hal ini dikarenakan beberapa harga komoditas terus meningkat seperti batu bara, tembaga, gas alam, CPO, dan nikel.

Selain itu, Pemerintah juga tengah memitigasi resiko yang dihadapi akibat kenaikan harga komoditas energi dan pangan yang terjadi akibat kondisi geopolitik tersebut.

Terkait dengan peredaman inflasi, Menko Airlangga mengatakan bahwa  Pemerintah mendorong agar proses distribusi komoditas bisa berjalan dengan baik dan Pemerintah Daerah diharapkan turut serta dalam Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) untuk mengontrol inflasi.

Pemerintah Pusat juga melanjutkan pemberian stimulus ekonomi melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tahun 2022 dengan alokasi anggaran Rp455,62 Triliun untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Program PEN sendiri dibagi dalam bidang Kesehatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp122,5 Triliun, Perlindungan Masyarakat sebesar Rp154,8 Triliun, dan Penguatan Pemulihan Ekonomi sebesar Rp178,3 Triliun.

“Khusus menjelang Ramadan ini, Pemerintah meluncurkan penebalan perlindungan sosial terutama akibat kenaikan minyak goreng, besarnya Rp100.000,00 per bulan dan diberikan untuk 3 bulan sekaligus yaitu sebesar Rp300.000,00. Bantuan itu diberikan kepada lebih dari 20 juta masyarakat. Ditambah dengan BT-PKLWN yang disalurkan kepada 2,5 juta masyarakat. Oleh Pemerintah akan segera disalurkan,” tutur Menko Airlangga.

Selanjutnya, Menko Airlangga juga menyampaikan bahwa digitalisasi daerah diharapkan terus ditingkatkan karena elektronifikasi berkontribusi dalam  peningkatan PAD sebesar 11,1% (yoy) (SNKI, Nov 2019) dan terjadi peningkatan PAD rata-rata hingga 14% dari 9 daerah yang mengikuti pilot project program percepatan dan perluasan digital daerah.

Terkait reformasi struktural, Menko Airlangga menerangkan bahwa Pemerintah terus mendorong implementasi Undang-Undang Cipta Kerja melalui Online Single Submission. 

Pada kesempatan tersebut, Menko Airlangga mengharapkan Provinsi DKI Jakarta yang memiliki fasilitas dan kapasitas fiskal tertinggi secara nasional dapat menarik pertumbuhan ekonomi, terutama di Pulau Jawa. Menko Airlangga juga mengapresiasi kinerja penanganan pandemi Provinsi DKI Jakarta yang baik. 

“Kemudian juga secara keseluruhan Pemerintah akan melanjutkan program bantuan permodalan yaitu Banpres untuk usaha mikro yang ditargetkan untuk 12,8 juta masyarakat. Pemerintah juga memberikan tambahan subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat sebesar 3% yang diperpanjang sampai dengan akhir tahun 2022. Sekali lagi, KUR ini yang dibawah 100 juta rupiah adalah tanpa jaminan, dan jumlah KUR yang akan disalurkan di tahun ini meningkat 30% dibandingkan tahun lalu,” tutup Menko Airlangga.(*)