TRIBUNNEWS.COM - Partai Golkar mengatakan ketegasan Presiden Joko Widodo agar Pemilu 2024 berlangsung damai, tanpa ada politik identitas, politisasi agama, atau polarisasi sosial sejalan dengan visi misi Koalisi Indonesia Bersatu (KIB).

"Sejak dari awal KIB yang terdiri dari Partai Golkar, PAN dan PPP sepakat mengusung politik inklusif yang didasarkan pada kesamaan gagasan dan pemikiran untuk kemajuan bangsa Indonesia," kata Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar, Nurul Arifin kepada wartawan di Jakarta, Selasa (16/8).

Politisi perempuan Partai Golkar itu menegaskan ruang politik menuju Pemilu 2024 harus dipenuhi dengan perdebatan ide dan kontestasi pemikiran untuk kemajuan bangsa, bukan politik identitas yang dapat memecah belah bangsa.

"Terlalu besar taruhannya jika dalam kontestasi pemilu nanti kita kembali terjebak dalam  polarisasi politik yang dapat mengoyak tenun kebangsaan kita. Jadi apa yang disampaikan Bapak Presiden Joko Widodo dalam pidatonya itu sudah sangat tepat dan sejalan dengan visi misi kami di KIB," tegas Nurul Arifin.

Untuk itu, pihaknya juga mendorong seluruh komponen bangsa untuk berpartisipasi menunaikan hak dan kewajiban dalam Pemilu disertai semangat persatuan, kesatuan, gotong royong, dan perdamaian supaya terwujud demokrasi Indonesia yang berkeadilan sosial.

Sebelumnya, dalam pidato Sidang Tahunan MPR serta Sidang DPR dan DPD dalam rangka HUT RI ke-77, Selasa (16/8), Presiden Jokowi meminta masyarakat dan semua pihak, untuk mendukung tahapan Pemilu yang tengah dipersiapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Presiden Jokowi juga meminta, agar tidak ada lagi politik identitas. ”Pemilu yang sedang dipersiapkan oleh KPU, harus kita dukung sepenuhnya. Saya ingatkan, jangan ada lagi politik identitas. Jangan ada lagi politisasi agama. Jangan ada lagi polarisasi sosial. Demokrasi kita harus semakin dewasa. Konsolidasi nasional harus diperkuat,” tegas Jokowi.