TRIBUNNEWS.COM - Sekretaris Jenderal MPR Ma’ruf Cahyono menyampaikan bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) siap menyelenggarakan Konferensi Internasional Ketua Majelis Permusyawaratan, Majelis Syura atau Nama Sejenis Lainnya dari Negara-Negara Anggota Organisasi Kerja Sama Islam (International Conference of Speakers of Consultative Assembly, Shura Council or Other Similar Names of The Organization of Islamic Cooperation Member States) di Gedung Merdeka, Bandung, Jawa Barat, pada 24-26 Oktober 2022.
“Penyelenggaraan konferensi internasional yang diikuti Ketua Majelis Permusyawaratan, Majelis Syura, negara-negara anggota kerja sama Islam ini dalam rangka curah pandangan pembentukan Forum MPR Dunia atau nama lainnya yang nanti disepakati delegasi. Kita sudah melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Kementerian Luar Negeri, dan pihak-pihak terkait lainnya,” katanya di Jakarta, Minggu (23/10/2022).
Ma’ruf menyebutkan MPR telah siap secara teknis dan administratif untuk mendukung penyelenggaraan konferensi internasional ini.
“MPR sudah mempersiapkan semua yang diperlukan, mulai dari penjemputan delegasi di Bandara, transportasi serta akomodasi selama di Bandung. Juga kesiapan yang terkait dengan bahan dan materi serta bahasan untuk fasilitasi curah pendapat pembentukan Forum MPR Dunia atau nama lainnya nanti,” ujarnya.
Dijelaskan, pembukaan konferensi internasional itu berlangsung di Gedung Merdeka, Bandung. Beberapa bagian gedung bersejarah tempat Konferensi Asia Afrika (KAA) pada tahun 1955 pun sudah direnovasi baik di Aula, bagian sayap barat gedung, maupun ruangan VIP. Menurut rencana, Wakil Presiden K.H. Ma’ruf Amin akan membuka secara resmi konferensi internasional yang dihadiri sebanyak 15 delegasi negara-negara yang tergabung dalam organisasi kerja sama Islam dan organisasi internasional.
“Sampai saat ini sebanyak 15 delegasi atau negara yang sudah memastikan siap hadir mengikuti konferensi internasional ini,” tuturnya. Beberapa negara yang hadir di antaranya Arab Saudi, Maroko, Iran, Mesir, Yaman, Malaysia. Setelah pembukaan di Gedung Merdeka, pertemuan para ketua majelis permusyawaratan atau majelis syura digelar di Hotel Pullman.
Ma’ruf mengungkapkan MPR RI sengaja memilih Gedung Merdeka, kota Bandung, sebagai tempat penyelenggaraan konferensi internasional. Alasannya, kota Bandung memiliki nilai historis atau sejarah. Di Kota Kembang ini, pada tahun 1955, diselenggarakan Konferensi Asia Afrika (KAA). KAA ini telah mendorong sejumlah negara di Asia Afrika berhasil meraih kemerdekaan dan lepas dari penjajahan.
“Kita ingin nilai historis itu menjadi spirit bahwa persatuan dan kerjasama negara-negara tentu mempunyai pijakan sejarah,” kata alumni Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman ini.
Untuk mengingat kembali KAA tahun 1955, kata Ma’ruf, salah satu agenda pada pembukaan konferensi internasional ini adalah para delegasi akan melakukan historical walk dari Gedung Savoy menuju Gedung Merdeka. Delegasi juga berkeliling melihat bangunan Gedung Merdeka yang menjadi cagar budaya tempat KAA tahun 1955. Setelah pembukaan konferensi, para delegasi juga mengunjungi Museum KAA.
Selain sebagai tempat penyelenggaraan KAA, lanjut Ma’ruf, Gedung Merdeka juga punya keterkaitan dengan MPR. Pada tahun 1960-1971, MPR (pada waktu itu bernama MPRS) berkantor di Gedung Merdeka.
“Ini juga bagian mengapa penyelenggaraan konferensi internasional dalam rangka curah pendapat pembentukan Forum MPR Dunia ini diselenggarakan di Bandung,” tutur pria yang juga sedang mengikuti Program Doktoral Kajian Strategi Global di Universitas Indonesia ini.
Ma’ruf mengungkapkan MPR telah menginisiasi gagasan pembentukan Forum MPR Dunia. Gagasan pembentukan forum ini berkembang ketika Pimpinan MPR bertemu dengan Ketua Majelis Syura Saudi Arabia di Riyadh dan Ketua Majelis Syura Maroko di Rabat pada Desember 2019. Namun, upaya untuk merealisasikan gagasan pembentukan Forum MPR Dunia tersebut terkendala pandemi Covid-19.
“Gagasan pembentukan Forum MPR Dunia ini dilatarbelakangi atas kebutuhan untuk menghadirkan tatanan dunia yang harmonis dan berkeadaban. Gagasan ini disambut baik beberapa negara-negara anggota organisasi kerja sama Islam. Dengan gagasan ini, Indonesia ingin ikut mewujudkan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial sesuai dengan Pembukaan UUD NRI Tahun 1945,” paparnya.
Ma’ruf menyebutkan konferensi internasional ini dilaksanakan dengan maksud membahas tentang urgensi keberadaan Forum MPR Dunia.
“Konferensi membahas bagaimana sinergitas atau hubungan antar-parlemen diperlukan untuk menghadapi tantangan-tantangan ke depan dalam mewujudkan tatanan dunia yang harmonis, beradab, dan adil. Insya Allah Forum Majelis Permusyawaratan Rakyat atau nama lainnya jika terbentuk nanti bisa menjadi alternatif forum lembaga-lembaga yang sudah ada. Nanti, pada hari terakhir konferensi internasional ini, akan ada pernyataan atau komunike bersama dari para delegasi,” pungkasnya. (*)