Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Dengan ditandai pemukulan gong sebanyak empat kali, Setjen MPR Ma’ruf Cahyono, secara resmi melaunching aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI).
Saat launching SRIKANDI di Lingkungan Setjen MPR yang digelar di Ruang Delegasi, Komplek Gedung MPR/DPR/DPD, Senayan, Jakarta, 15 November 2022, Ma’ruf Cahyono didampingi oleh Deputi Bidang Pembinaan Kearsipan Arsip Nasional Dra. Desi Pratiwi MIM., Plt Deputi Bidang Administrasi Setjen MPR Siti Fauziah SE., MM., Plt. Kepala Biro SDM, Organisas dan Hukum Setjen MPR Muhammad Jaya SIP., MSi., Direktur Kearsipan Pusat Arsip Nasional Drs. Imam Mulyantoro MAP., serta pejabat Eselon III dan IV di lingkungan Setjen MPR.
Dikatakan oleh Ma’ruf Cahyono untuk menciptakan smart government atau pemerintahan yang cerdas, bagus, dan berkualitas, harus didukung atau ditopang tata kelola administrasi pemerintahan yang sesuai eranya.
Saat ini merupakan era digital sehingga kita perlu mentransformasi pemikiran untuk segera melaksankan segala sesuatu dengan berbasis digital. Untuk menuju ke segala sesuatu yang semuanya berbasis digital maka diperlukan pemberdayaan sumber daya yang tidak hanya manusia namun juga infrastruktur.
Menurut Ketua Keluarga Alumni Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman itu, paling penting adalah bagaimana setiap sumber daya manusia memiliki semangat perubahan meski tidak mudah untuk menuju ke perubahan yang mentransformasi hal-hal yang biasa, konvensional, nenjadi digital.
Pria kelahiran Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, itu mengatakan Setjen MPR dalam mengaplikasikan SRIKANDI akan melakukan secara bertahap atau berproses. Dengan launching aplikasi itu, sistem yang ada akan terus menerus melakukan perubahan pola pikikr agar pengaplikasian SRIKANDI bisa memberi manfaat untuk penyelenggaraan pemerintahan.
Dirinya berharap dengan pemanfaatan SRIKANDI, arsip yang ada bisa tersimpan dengan bagus serta memberi akses yang mudah kepada siapapun yang ingin mendapatkan dokumen dan kerasipan. Lebih lanjut dikatakan dengan pemanfaatan SRIKANDI, arsip yang akan berada dalam satu memorif kolektif bangsa yang menjadi bukti bahwa proses sejarah berjalan karena ada dokumentasi dan kearsipamn yang tersimpan dengan aman.
“Bagian dari digitalisasi adalah adanya jaminan keamanan arsip,” paparnya.
Program SRIKANDI menurut dosen magister hukum di berbagai perguruan tinggi itu merupakan program yang dicanangkan oleh pemerintah pusat. Setiap kementerian dan lembaga selanjutnya didorong untuk segera melaksanakan SRIKANDI.
“Jadi semua kementerian dan lembaga akan melaksanak SRIKANDI yang disesuakan dengan karakter kementerian dan lembaga masing-masing,” ungkapnya.
Dengan pemanfaatan aplikasi ini oleh pemerintah pusat dan dukung oleh kementerian serta lembaga maka tata kelola pemerintahan akan berjalan dengan baik.(*)