TRIBUNNEWS.COM - Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut saat ini sedang melakukan pendataan sekaligus optimalisasi terhadap Barang Milik Negara (BMN) yang berpotensi untuk dapat menghasilkan pendapatan Negara. Kuasa Pengguna Barang (KPB) di lingkungan Ditjen Hubla juga didorong untuk mengusulkan Pemanfaatan Barang Milik Negara yang berada di bawah kewenangannya.

Direktur Jenderal Perhubungan Laut Arif Toha mengatakan bahwa saat ini sudah terdapat 7 (tujuh) Pelabuhan yang sudah dilakukan pemanfaatan BMN dengan mekanisme Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Negara (KSP-BMN) yaitu Pelabuhan Probolinggo, Pelabuhan Sintete, Pelabuhan Labuan Bajo, Pelabuhan Waingapu, Pelabuhan Badas, Pelabuhan Garongkong dan Pelabuhan Bima.

“Masih terdapat 11 (sebelas) usulan Pemanfataan Barang Milik Negara yang terdiri 3 (tiga) usulan yang sedang dalam proses verifikasi proposal dan 8 (delapan) usulan masih dalam proses penyusunan proposal oleh calon mitra,” ujar Arif saat memberikan sambutan pada acara Bimbingan Teknis Optimalisasi Pemanfaatan BMN di Jakarta, Kamis (25/5).

Sehubungan dengan hal tersebut, Ia menilai perlu dilakukan optimalisasi pengelolaan Barang Milik Negara khususnya pemanfaatan Barang Milik Negara yang berada di lingkungan Ditjen Hubla.

“Apa yang Saudara lakukan adalah dalam rangka memperoleh hasil yang maksimal terkait pemanfaatan BMN yang berada di lingkungan kerja Saudara. Maka saya mengharapkan Bimbingan Teknis Pemanfaatan BMN ini diikuti dengan sebaik-baiknya,” katanya.

Selanjutnya Arif mengatakan bimbingan teknis ini dilaksanakan agar mekanisme pemanfaatan BMN di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dapat berjalan optimal dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kegiatan ini juga bertujuan agar terselenggaranya tata kelola BMN yang tertib, terarah, adil, dan akuntabel guna mewujudkan pengelolaan BMN yang efisien, efektif, dan optimal dengan mengedepankan Good Governance.

Pelaksanaan kegiatan ini dengan memperhatikan asas manfaat dalam menunjang pelaksanaan tugas penatausahaan BMN khususnya di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

Pada akhir kesempatan, Arif meminta kepada seluruh peserta agar dilakukan pemantauan dan pengawasan terhadap aset BMN yang dimanfaatkan secara periodik setiap awal tahun oleh Kuasa Pengguna Barang dan melaporkannya secara berjenjang kepada Pengguna Barang dan Pengelola Barang (Kementerian Keuangan).