Menurut Sumarjaya, upaya mempersiapkan masyarakat sebagai bagian sistem penanggulangan bencana yang terintegrasi dalam menghadapi bencana merupakan langkah yang sangat penting.

"Harus dilakukan penguatan sistem penanggulangan gawat darurat yang terpadu dalam menghadapi potensi bencana di tanah air," ujar Sumarjaya.

Dia menyayangkan saat ini baru 91 kabupaten/kota di Indonesia yang sistem gawat daruratnya terintegrasi. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono mengungkapkan berdasarkan sejarah peristiwa tsunami besar di Indonesia terjadi di sejumlah wilayah megathrust.

Dalam rangkaian lempeng bumi yang terbentang dari timur hingga barat Indonesia, ujar Daryono, ada dua wilayah yang sudah 200 tahun tidak terjadi gempa besar, yaitu di Selat Sunda dan Mentawai. Di antara 13 segmentasi megathrust yang ada di Indonesia, tegas Daryono, wilayah Selat Sunda dan Mentawai tersebut harus diwaspadai.

Karena itu, tambah dia, para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah harus segera bersama mengantisipasi potensi bencana yang akan terjadi.

Pihaknya, jelas Daryono, juga aktif memberi edukasi kepada masyarakat melalui pembentukan komunitas siaga tsunami di sejumlah daerah.

Anggota Komisi VIII DPR RI, Sri Wulan mengakui potensi bencana di Indonesia sangat besar. Gempa megathrust yang diikuti tsunami, tambah Sri Wulan, berpotensi menimbulkan kerusakan dan korban jiwa.

Menurut dia, besarnya potensi korban jiwa dan kerusakan yang terjadi, harus diikuti dengan upaya sosialisasi dan edukasi terkait jenis bencana, risiko dan hal-hal apa yang harus dipersiapkan ketika bencana datang.

Masyarakat mulai komunitas terkecil di lingkungan keluarga hingga pemerintah, jelas Sri Wulan, harus bersinergi dalam memperkuat sosialisasi dan edukasi terkait bencana, sehingga membentuk kekuatan yang luar biasa dalam menghadapi bencana.

Kepala Desa Tamanjaya, Kec Sumur, Kab. Pandeglang, Ade Sutonih mengungkapkan pengalamannya saat menghadapi tsunami di desanya pada 2018.

Menurut Ade, dia mengalami tsunami senyap yang tidak ada tanda-tanda alam yang mendahuluinya. Dia mengungkapkan, masyarakat di desanya sebelum terjadinya tsunami tidak memiliki pengetahuan terkait tanda-tanda tsunami.

Menurut Ade, ketika itu masyarakat di daerahnya minim mendapat sosialisasi terkait antara lain penanggulangan bencana alam dan jalur evakuasi baik dari pihak kabupaten/kota hingga provinsi.

Dia sangat berharap di daerah-daerah yang berpotensi terkena tsunami agar segera diberikan sosialisasi dan edukasi terkait bencana alam seperti tsunami untuk mencegah terjadinya korban jiwa.

Baca juga: Wakil Ketua MPR RI: Perkokoh Nilai-Nilai Toleransi Anak Bangsa