TRIBUNNEWS.COM - Berbagai pengusaha, praktisi, profesional dan akademisi yang tergabung dalam Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI) bertemu Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno di kantor MPR RI, Selasa (5/11). 

Kedatangan mereka bermaksud menyampaikan aspirasi dan memberikan masukan mengenai situasi pengembangan energi terbarukan di Indonesia dan usulan kebijakan agar segera dilakukan percepatan transisi, dari energi fosil menuju energi terbarukan. 

Eddy Soeparno menyampaikan terima kasih atas kehadiran METI dan berkomitmen untuk terus memperjuangkan percepatan transisi menuju energi terbarukan. Menurut Eddy, percepatan transisi energi adalah bagian penting untuk mewujudkan amanat konstitusi. 

“Saya sampaikan ke METI bahwa dengan dengan amanah Pimpinan MPR RI ini saya akan tetap memperjuangkan transisi menuju energi terbarukan yang bersih dan ramah lingkungan. Karena selain pimpinan MPR RI, saya juga bertugas di Komisi XII yang membidangi energi, investasi dan lingkungan hidup,”

“Apa yang selama ini diperjuangkan bersama METI sebelumnya di Komisi VII DPR RI akan terus saya lanjutkan sebagai Pimpinan MPR RI. Apalagi amanat konstitusi jelas dan tegas bahwa lingkungan yang bersih adalah hak setiap warga negara,” lanjutnya. 

Agenda penting lainny, kata Eddy, adalah mewujudkan ketahanan energi dengan keberlimpahan sumber daya alam yang dimiliki Indonesia. Hal ini sejalan dengan pesan Presiden Prabowo untuk mewujudkan Swasembada Energi.

Baca juga: Lestari Moerdijat: Pembangunan Sektor Kebudayaan Nasional Harus Konsisten Ditingkatkan

“Karena itu sebagai Pimpinan MPR RI saya akan terus konsisten mendukung target Presiden Prabowo agar Indonesia bisa mencapai swasembada energi dan juga swasembada pangan serta air,” lanjut Eddy yang juga Waketum PAN ini.

Ketua Umum Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI), Wiluyo Kusdwiharto, menegaskan bahwa program Presiden Prabowo terkait ketahanan energi sejalan dengan pengembangan energi terbarukan. 

“Program Presiden Prabowo adalah ketahanan energi. Jadi nanti pengembangan energi terbarukan juga tidak melupakan ketahanan energi dan juga ikut mendukung ketahanan energi,” kata Wiluyo.

Dia mengungkapkan, sumber energi primer dari energi baru terbarukan (EBT) ini berasal dari dalam negeri dan tidak menggunakan sumber energi impor. 

“Saya yakin dengan pemerintah yang baru, maka rancangan undang-undang EBT bisa menjadi UU EBT sehingga kemajuan EBT ini bisa kita booster untuk kemakmuran rakyat Indonesia, karena sumber energi ini berasal dari dalam negeri,” ujar Wiluyo.