TRIBUNNEWS.COM - Wakil Ketua MPR RI dari Partai Demokrat, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), menegaskan bahwa MPR RI berperan penting dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

Salah satu upayanya adalah dengan mengkaji apakah kebijakan ekonomi negara telah sejalan dengan prinsip keadilan sosial yang diamanatkan oleh konstitusi. Kajian ini juga mencakup penerapan desentralisasi dan otonomi daerah, serta pengaruh isu-isu global terhadap kebijakan nasional.

Hal tersebut disampaikan Ibas ketika memimpin Rapat Pleno Badan Pengkajian MPR RI, Senin (2/12/24). Rapat ini membahas tentang penetapan susunan keanggotaan Badan Pengkajian MPR RI Periode 2024 - 2029 dan Rancangan Program Kerja 2025. Sebagai Wakil Ketua, Ibas sendiri mendapat amanat sebagai koordinator Badan Pengkajian. 

Pada rapat pleno ini telah disahkan komposisi pimpinan Badan Pengkajian MPR RI 2024-2029, yaitu diketuai oleh Andreas Hugo Pareira dari Fraksi PDIP. Untuk susunan Wakil Ketua ialah Andi Iwan Darmawan Fraksi Gerindra; Hindun Anisah Fraksi PKB; Tifatul Sembiring Fraksi PKS; dan Benny K. Harman Fraksi Demokrat. 

Pada kesempatan tersebut, Ibas mengemukakan sejumlah topik diskusi yang relevan dengan tugas dan peran Badan Pengkajian, termasuk berbagai isu terkini yang berpotensi memengaruhi pelaksanaan pemerintahan dan kebijakan negara.

Salah satu isu yang digarisbawahi Ibas adalah desentralisasi dan otonomi daerah. Menurutnya, MPR perlu melakukan evaluasi penerapan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia, “Apakah sudah berjalan efektif atau perlu perbaikan?” tanyanya.

Perlu sebuah jawaban tentang bagaimana MPR RI dapat mendukung kebijakan untuk memperbaiki pemerintahan daerah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

“Bagimana implikasi dari otonomi daerah terhadap kesatuan negara dan keadilan sosial,” lanjut Ibas. 

Selain otonomi, MPR RI juga perlu mengevaluasi apakah kebijakan ekonomi Indonesia sudah selaras dengan prinsip keadilan sosial yang diamanatkan dalam konstitusi.

“Bagaimana MPR dapat memberikan rekomendasi terkait kebijakan ekonomi yang harus berpihak pada rakyat, kemandirian energi, pangan, dan air khususnya dalam masa ketidakpastian global?” tanya Ibas.

Baca juga: Tingkatkan Ekonomi Kreatif, Ibas Sebut Mitra Sehati Sejahtera Mesti Terkolaborasi hingga Daerah

Menurutnya, MPR RI juga berperan besar dalam mendiskusikan dan merumuskan solusi terkait ketimpangan sosial dan ekonomi di Indonesia.

Dari isu otonomi dan ekonomi, Ibas juga menyampaikan perlunya pengkajian khusus tentang bagaimana isu global berdampak pada kebijakan nasional. 

“Bagaimana Indonesia menghadapi tantangan global seperti perubahan iklim, konflik internasional, dan perkembangan teknologi serta inovasi dalam dunia keuangan?”

“Peran MPR di sini sangatlah besar dalam membantu merumuskan kebijakan luar negeri, ekonomi, yang berorientasi pada kepentingan nasional dan perdamaian dunia,” terang Ibas. 

Bagaimana pengaruh globalisasi terhadap kedaulatan negara dan implikasi terhadap konstitusi, harus menjadi sorotan dan perhatian seluruh pihak termasuk MPR. 

Sejalan dengan pandangan Ibas, Anggota Badan Pengkajian, Al Muzzammil Yusuf, menekankan pentingnya hasil kajian yang dapat menjawab kebutuhan masyarakat secara langsung. Ia mengungkapkan bahwa kajian yang relevan dan praktis akan memastikan MPR RI tetap menjadi lembaga yang tanggap terhadap berbagai isu sosial yang muncul di tengah masyarakat.
 
Terakhir, Ibas berharap dengan semangat kolaborasi, Badan Pengkajian MPR RI dapat memberi penguatan  pada pembangunan bangsa.

“Akhirnya kami berharap MPR RI dapat melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik, dan memberikan penguatan kebangsaan serta pembangunan berkelanjutan menuju Indonesia kuat di tahun 2045 dan selanjutnya Indonesia menjadi negara maju di abad 21,” pungkas Ibas dengan harapan baik. (*)

Baca juga: Di Rapat Pleno Badan Pengkajian MPR, Ibas: Semoga Ini Bawa Perubahan Bagi Kemajuan Bangsa dan Negara