TRIBUNNEWS.COM - Dalam rangka mempererat tali silaturahmi dan meningkatkan profesionalisme keprotokolan antar Kementerian/ Lembaga, Biro Sekretariat Pimpinan Sekretariat Jenderal MPR RI menggelar acara Forum Keprotokolan' yang dilaksanakan, di Ruang Delegasi, Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (5/12/2024).

Hadir dalam kegiatan yang rutin diselenggarakan setiap tahun ini, sekitar 80 perwakilan Protokol dari Kementrian/ Lembaga. Antara lain, Plt. Kepala Biro (Kabiro) Sekretariat Negara Muhammad Saiful sebagai narasumber, Kabiro Setpim Setjen MPR RI Agus Subagyo, Kabiro Protokol dan Pengamanan Pimpinan Kemenko Polkam  Brigjen TNI Arif Hartoto dan Kabiro Protokol dan TU Kemeninves dan Hilirisasi BKPM.

Acara yang mengusung tema  'Protokol Sebagai Representasi Kehormatan Institusi' tersebut, dibuka secara resmi oleh Deputi Bidang Pengkajian dan Pemasyarakatan Konstitusi Sekretariat Jenderal MPR RI, Hentoro Cahyono, SH, MH.

Dalam sambutannya, Hentoro menyampaikan bahwa tujuan dilaksanakannya Forum Keprotokolan, adalah untuk meningkatkan hubungan silatuhrahmi dan kolaborasi antar Protokol Kementerian, Non Kementerian dan Lembaga Negara.

"Forum protokol juga dapat menjadi wadah untuk berbagi pengalaman, pertukaran pengetahuan, dan praktik terbaik terkait keprotokolan. Protokol sendiri, adalah merupakan serangkaian aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi lainnya yang meliputi aturan mengenai tata tempat , tata upacara dan tata kehidupan," jelasnya.

Baca juga: Hadiri KNPI Fair 2024, Waka MPR Akbar Supratman Dukung Kegiatan Yang Berdampak Positif Untuk Pemuda

Oleh karena itu, lanjut Hentoro, dalam melaksanakan tugasnya, seorang protokol harus mempunyai kecakapan seperti tanggap, responsif, antisipatif, inovatif dan terampil dalam melaksanakan tugas protokoler, serta piawai dalam membina hubungan dengan pihak lain yang terlibat dalam acara pada berbagai waktu dan kesempatan. 

Mengakhiri sambutannya, Hentoro berharap dengan Forum Keprotokolan ini dapat lebih meningkatkan sinergi Keprotokolan antar Kementerian dan Lembaga.