TRIBUNNEWS.COM – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan banyaknya masyarakat yang memiliki rumah layak huni menjadi salah satu ukuran keberhasilan kepala daerah dalam memimpin wilayahnya.

Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri Sosialisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan, Sosialisasi Rumah Subsidi, serta program PT Permodalan Nasional Madani dan PT Sarana Multigriya Finansial Melawan Rentenir di Kantor Wali Kota Singkawang, Kalimantan Barat, Selasa (3/3/2026).

Menurut Tito, kepemimpinan kepala daerah tidak hanya diukur dari aspek administratif, tetapi juga dari kemampuan mengangkat derajat kesejahteraan masyarakat. Indikatornya antara lain penurunan angka kemiskinan dan stunting, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), serta bertambahnya jumlah warga yang memiliki rumah atau menempati hunian layak.

“Kalau kepala daerahnya nggak bisa membuat rakyatnya punya rumah, makin banyak yang nggak punya rumah, gagal kepala daerah itu,” tegasnya.

Ia menambahkan, persoalan perumahan masih menjadi tantangan besar secara nasional. Masih terdapat puluhan juta masyarakat yang belum memiliki rumah atau tinggal di hunian tidak layak. Karena itu, pemerintah pusat memberikan perhatian serius melalui berbagai kebijakan, termasuk Program Tiga Juta Rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

Pemerintah, lanjutnya, memanfaatkan berbagai skema pembiayaan, termasuk dukungan perbankan dan sinergi lintas sektor untuk mempercepat realisasi pembangunan maupun perbaikan rumah tidak layak huni.

Tito menilai sektor perumahan memiliki efek berganda terhadap perekonomian, mulai dari perbankan, industri bahan bangunan, transportasi, hingga pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Baca juga: Pemprov Sumsel Tegaskan Komitmen Dukung Program 3 Juta Rumah Presiden Prabowo

Dalam kesempatan tersebut, Mendagri juga mengapresiasi pemerintah daerah yang telah menerbitkan kebijakan pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Kebijakan ini dinilai mampu menekan biaya sehingga harga rumah menjadi lebih terjangkau.

Ia mendorong agar regulasi tersebut tidak berhenti pada penerbitan aturan, tetapi diikuti implementasi nyata di lapangan.

Selain itu, Tito menekankan dukungan terhadap program gentengisasi yang juga dicanangkan Presiden Prabowo. Ia menyoroti penggunaan atap seng yang masih dominan di Singkawang dan mendorong penggunaan genteng atau material yang lebih estetis, mengingat kota tersebut dikenal sebagai destinasi wisata.

“Jadi tolong buat program juga yang non-seng lah. Seng itu oke, murah, tapi enggak asri,” ujarnya.

Menurutnya, penggunaan material atap yang lebih estetis dapat memperkuat daya tarik kota sekaligus membuka peluang pengembangan industri lokal.

Turut hadir dalam acara tersebut Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Wali Kota Singkawang Tjhai Chui Mie, serta pejabat terkait lainnya.

Baca juga: Begini Strategi Akar Rumput BTN Realiasikan Program 3 Juta Rumah Prabowo