TRIBUNNEWS.COM – Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengajak para kepala daerah yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) untuk memperkuat peran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dalam mengatasi berbagai persoalan di daerah.

Hal itu disampaikan Tito saat memberikan sambutan kunci pada Rapat Kerja APEKSI Komisariat Wilayah I di Ballroom Hotel Kyriad Muraya, Banda Aceh, Senin (20/4/2026).

Menurutnya, kekompakan Forkopimda menjadi faktor krusial dalam menyelesaikan berbagai tantangan di daerah, mulai dari persoalan ekonomi, sosial, hingga bencana.

“Kalau seandainya Forkopimda kompak, hampir semua permasalahan daerah itu selesai. Tapi kalau pimpinan Forkopimda tidak kompak, berat,” ujarnya.

Tito menekankan pentingnya koordinasi rutin antara kepala daerah dan Forkopimda untuk memetakan persoalan serta merumuskan solusi yang tepat. Sinergi juga dapat diperkuat dengan melibatkan unsur TNI dan Polri, khususnya dalam menangani persoalan yang kompleks.

Ia menilai, koordinasi yang intensif tidak hanya mempercepat penyelesaian masalah, tetapi juga memperkuat keharmonisan hubungan antarunsur pimpinan daerah.

Baca juga: Bupati Bogor Hadirkan Open House Bersama Forkopimda di Lebaran 2026

Lebih lanjut, Tito mengingatkan bahwa dinamika global saat ini berdampak langsung terhadap kondisi daerah, terutama pada sektor pangan dan energi. Oleh karena itu, kepala daerah diminta aktif menjaga stabilitas, termasuk melalui pengendalian inflasi.

“Nah, oleh karena itu kepala daerah harus betul-betul menjaga tim pengendali inflasi daerah dan mengendalikannya secara langsung,” tegasnya.

Dalam upaya tersebut, Tito mendorong pemerintah daerah untuk berkolaborasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) guna memantau pergerakan harga dan mendeteksi potensi gejolak sejak dini.

Di sisi lain, ia juga mengajak kepala daerah untuk menangkap berbagai program prioritas nasional, mulai dari kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hingga hilirisasi industri dan penguatan ekonomi kerakyatan.

“Program ini harus ditangkap, karena anggaran yang digunakan besar untuk setiap program tersebut,” tandasnya.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah, Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa’aduddin Djamal, serta para wali kota anggota Komisariat Wilayah I APEKSI dan sejumlah pihak terkait lainnya.