TRIBUNNEWS.COM, SIDOARJO - Kepala daerah harus peka terhadap kondisi riil di tengah masyarakatnya. Hal itu ditekankan oleh Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto saat meminta kepala daerah untuk aktif turun langsung ke lapangan.

"Karena di situ nanti akan terlihat data-datanya," tegasnya saat menghadiri peluncuran Gerakan Pengendalian Inflasi Pangan (GPIP) Wilayah Jawa 2026 di Gudang Perum Bulog, Sidoarjo, Jawa Timur. 

Menurutnya, pemimpin daerah harus aktif memantau jalur distribusi, mengawasi rantai produksi, serta memeriksa harga komoditas secara berkala agar potensi gangguan pasokan dapat segera diantisipasi.

Selain pengawasan di lapangan, Bima juga menegaskan agar seluruh kepala daerah tidak menomorduakan program swasembada pangan nasional meskipun dihadapkan pada tuntutan janji politik lokal. Menurutnya, sinkronisasi yang solid antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci utama dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan di tengah dinamika geopolitik global.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa pengawasan terhadap pengendalian inflasi terus dilakukan secara konsisten melalui rapat koordinasi rutin yang telah digelar sejak 24 Oktober 2022. Selain itu, pemerintah pusat juga menerapkan mekanisme insentif fiskal (stick and carrot) berbasis penghargaan dan evaluasi guna mendorong daerah lebih aktif menjaga stabilitas harga.

Pemerintah daerah juga diminta mengoptimalkan pemanfaatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), khususnya melalui alokasi Belanja Tidak Terduga (BTT), untuk mendukung berbagai langkah intervensi pasar dan kelancaran distribusi bahan pangan.

"Kita mendorong agar kepala daerah juga memaksimalkan, memanfaatkan APBD-nya untuk program-program swasembada pangan," tekannya.

Baca juga: Wamendagri Bima Arya Ajak HIPMI Kolaborasi dengan Pemda Dorong Ekonomi Kreatif

Pada kesempatan tersebut, Bima turut menyampaikan apresiasinya kepada Bank Indonesia atas inisiatif pengendalian inflasi yang dinilai berhasil membangun integrasi sistem pangan dari hulu hingga hilir. Ia berharap gerakan serupa dapat terus diperluas di berbagai wilayah lainnya.

"Mudah-mudahan kita kawal bersama gerakan ini, mudah-mudahan tetap berlanjut di gerakan-gerakan di daerah lainnya dan Kemendagri siap untuk mengawal bersama-sama," pungkasnya.

Kegiatan tersebut turut dihadiri anggota Komisi XI DPR RI Andreas Eddy Susetyo dan Thoriq Majiddanor, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Deputi Gubernur Bank Indonesia Aida S. Budiman, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Kemenko Perekonomian Ferry Irawan, Bupati Sidoarjo Subandi, serta sejumlah pejabat dari Badan Pangan Nasional, PT Pos Indonesia, Kementerian Pertanian, dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah.

Baca juga: Wamendagri Bimas Sebut Kemendagri Siap Kawal Percepatan Pembangunan PSEL di Daerah