TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Jelang musim hujan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menempuh berbagai upaya untuk mengatasi masalah banjir. Salah satunya dengan kerja bakti serentak di seluruh wilayah ibu kota pada Minggu (19/11/2023).

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Heru Budi Hartono memimpin apel pagi kerja bakti massal bertajuk ‘Bakti Kita untuk Jakarta’ di Jalan H. M. Margono Djojohadikoesoemo, Jakarta Pusat. Sekitar 2.000 Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) yang mengikuti apel tersebut.

Dalam sambutannya, Pj Gubernur Heru menjelaskan, kerja bakti massal ini bertujuan untuk memastikan bahwa sungai, waduk, setu, embung, saluran lokal, serta tali air dapat berfungsi optimal.

Baca juga: BREAKING NEWS: Pemprov DKI Jakarta Tetapkan UMP 2024 Sebesar Rp 5.067.381

“Pemprov DKI Jakarta mengharapkan kita semua untuk melakukan kerja bakti dan bergotong royong untuk membersihkan Jakarta. Sungai harus bersih, saluran yang mampet nanti kita bersihkan, dan semua sampah yang dihadapan kita, kita angkut. Semua ini kita lakukan untuk menanggulangi banjir,” ucapnya.

Heru Budi juga menekankan bahwa masalah banjir tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja, masyarakat pun disebutnya harus turut andil dalam membersihkan dan menjaga kebersihan di lingkungannya masing-masing.

“Saya mau seluruh warga untuk bertanggung jawab di lingkungan masing-masing. Kita harus bersama membangun Jakarta. Jangan membuat sampah sembarang,” tegasnya.

Orang nomor satu di DKI ini juga mengimbau para ASN untuk melanjutkan program kerja bakti ini minimal seminggu sekali di lingkungan rumahnya masing-masing. “Pesan saya untuk ASN yang muda-muda untuk bisa diteruskan kegiatan ini, yang telah dimulai oleh kami saat jadi staf sampai pimpinan,” tuturnya.

Baca juga: Kompak Ikut Kerja Bakti, Warga Apresiasi Kesigapan Pemprov DKI dan Pj Gubernur Heru Hadapi Banjir

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi DKI Jakarta Joko Agus Setyono menambahkan, ‘Bakti Kita untuk Jakarta’ ini merupakan kegiatan kerja bakti massal yang dilakukan sebagai wujud kepedulian pemerintah terhadap warga dan Kota Jakarta dalam mempersiapkan diri menghadapi musim hujan.

"Kegiatan hari ini dilakukan secara serentak di seluruh kota Jakarta melalui tiga skala, yaitu skala kota, skala kecamatan, dan skala warga. Semua bergotong royong membersihkan saluran air, mulai dari drainase di depan rumah masing-masing sampai ke sungai kanal yang melintasi Jakarta," ujar Sekda Joko.

Optimalisasi Sodetan Ciliwung

Optimalisasi Sodetan Ciliwung terus dilakukan untuk meminimalkan banjir yang selama ini jadi momok bagi warga Jakarta saat musim hujan tiba. Evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) juga dilakukan untuk memastikan Sodetan Ciliwung dapat beroperasi dengan baik.

Sodetan yang berlokasi di Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, ini diresmikan Presiden Joko Widodo pada 31 Juli 2023 lalu. Sodetan Ciliwung dilengkapi beragam fasilitas pendukung, seperti kafetaria, plaza air mancur, panggung kreasi, gym terbuka, toilet umum, taman bermain, hingga jembatan inspeksi yang melintas di atas jalur Sodetan Ciliwung.

Selain itu, terdapat pula Pusat Pengendali Banjir dan rumah genset yang berfungsi sebagai pemantau banjir di Jakarta. Saat meresmikan Sodetan Ciliwung, Presiden Jokowi mengungkapkan, pembangunan sodetan yang memakan waktu hingga belasan tahun ini bisa mengatasi masalah banjir di enam kelurahan.

Baca juga: Cuaca Jabodetabek Hari Ini - DKI Jakarta, Bogor, Bekasi Diguyur Hujan pada Selasa, 28 November 2023

“Urusan Sodetan Ciliwung ini sudah bertahun-tahun, hampir sebelas tahun (pembangunan). Hari ini, Alhamdulillah, selesai, Ini bisa menyelesaikan paling tidak enam kelurahan tidak banjir lagi,” jelas Jokowi.

Adapun enam kelurahan itu meliputi Bidara Cina, Kebon Baru, Bukit Duri, Kampung Melayu, Manggarai, serta Kebon Manggis. Sodetan Ciliwung disebut Jokowi melengkapi program penanggulangan banjir di Jakarta yang selama ini juga diupayakan pemerintah pusat.

Sebelumnya, pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sudah merampungkan pembangunan Waduk Ciawi-Sukamahi serta Kanal Banjir Timur (KBT).“(Penanganan) baru kira-kira 62 persen dari persoalan banjir di Jakarta. Artinya, masih ada pekerjaan rumah (PR) 38 persen, harus dikerjakan bersama-sama Kementerian PUPR dan Pemprov DKI,” ungkap Jokowi.

Untuk menyelesaikan PR tersebut, Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Sumber Daya Air (SDA) melakukan sejumlah upaya penanganan banjir. Pertama, optimalisasi pengoperasian sarana dan prasarana pengendali banjir. Kemudian, penanganan banjir rob melalui tanggul laut atau National Capital Integrated Coastal Development (NCICD).

Baca juga: Helikopter Basarnas Simulasikan Evakuasi Korban Kritis Bencana Banjir Jakarta dan Sekitarnya

Ketiga, pengerukan waduk/situ/embung, kali/sungai, dan saluran air lainnya. Selanjutnya, pemeliharaan sarana dan prasarana, seperti pompa stasioner maupun mobile. Terakhir, pemetaan wilayah rawan banjir dan genangan.

"Sesuai arahan dari Pak Pj. Gubernur Heru, kami di Dinas SDA secara konsisten terus melakukan berbagai upaya mengantisipasi dampak musim hujan dan memperkuat sinergi dengan berbagai pihak," terang Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta Hendri.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi DKI Jakarta Isnawa Adji menambahkan, pihaknya juga membentuk Tim Reaksi Cepat (TRC) penanganan banjir yang siap siaga 24 jam penuh. “TRC itu untuk mengantisipasi banjir, jumlah personelnya ada 266 orang,” bebernya saat dikonfirmasi.

Isnawa menjelaskan, tim ini bertugas memantau banjir dan melakukan evaluasi saat banjir menerjang suatu kawasan di Jakarta. Selain itu, tim ini juga bakal mengedukasi masyarakat untuk menjaga kebersihan di lingkungan sekitar tempat tinggal. “Mereka piket atau siaga 24 jam non-stop,” paparnya.

Baca juga: Memasuki Musim Hujan Waspadai Penyakit DBD Menyerang Anak, Berikut Tips Mencegahnya

Sementara itu, pengamat tata kota dari Universitas Trisakti Nirwono Yoga mengutarakan, banjir Jakarta biasanya disebabkan oleh dua hal, yaitu luapan sungai dan banjir rob. Ia meminta Pemprov DKI Jakarta bisa fokus pada penanganan banjir kiriman yang kerap terjadi akibat luapan beberapa sungai atau kali, seperti Ciliwung, Cipinang, Pesanggrahan, Angke, dan Sunter. “Fokus pada penanganan banjir kiriman, yaitu luapan air sungai ke permukiman yang tepat berada di bantaran sungai,” imbaunya.

Tak hanya itu, Nirwono pun berpesan supaya Pemprov DKI Jakarta juga memikirkan penanganan banjir untuk jangka panjang, dengan melakukan penataan permukiman di bantaran kali. Sebab, beberapa program yang dijalankan saat ini dinilai hanya bersifat sementara atau jangka pendek. “Kalau Pemprov tak serius menata bantaran sungai, sampai kapan pun permukiman seperti di Kebon Pala akan selalu kebanjiran saat musim hujan,” pungkasnya. (*)