Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Kominfo Rudiantara menyampaikan semua kabupaten dan kota di Indonesia di tahun 2019 harus sudah mendapat akses broadband. Target itu sesuai dengan Visi Nawa Cita yakni membangun Indonesia mulai dari pinggiran.
"Dengan adanya akses broadband diharapkan menjadi pendorong bagi pertumbuhan ekonomi di Indonesia," kata Menteri Kominfo Rudiantara saat berbagi pengalaman dan pengetahuan Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) Proyek KPBU, dalam Indonesia Public Private Partnerships (PPP) Day Tahun 2016 di Jakarta Selatan, Kamis (24/11/2006).
Menkominfo menambahkan pola pembangunan konektivitas internet telah menggunakan pola pendekatan Indonesia Sentris atau menyebar ke seluruh Tanah Air.
“Kita tidak lagi Jakarta atau Jawa Centris tetapi menggunakan pola pendekatan Indonesia Sentris”, tegas Rudiantara.
Percepatan pembangunan infrastruktur memang menjadi fokus penting dari percepatan pembangunan, dan melalui program Palapa Ring Pemerintah akan membuat seluruh Kabupaten dan Kota di Indonesia akan terkoneksi pada tahun 2019.
“Saat ini sudah dilakukan groundbreaking Palapa Ring Paket Barat di Singkawang Kalimantan Barat dan Paket Tengah di Morotai Maluku Utara”, jelas Menkominfo.
Dalam kesempatan ini Menteri Keuangan Sri Mulyani juga mengatakan bahwa percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia perlu dilakukan agar bisa mengurangi ketimpangan ekonomi, sehingga pembangunan diberbagai daerah bisa merata.
“Indonesia negara middle income, penduduk muda, dan investasi besar. Agar kompetitif mengaddress isu kemiskinan dan kesenjangan, maka kebutuhan membangun infrastruktur menjadi sangat-sangat urgent”, tuturnya
PPP Day tahun 2016 yang pertama kali diadakan di Indonesia, sebagai bentuk rasa syukur pencapaian pemerintah dalam melakukan terobosan atau inovasi pembiayaan pembangunan.
PPP atau kerjasama pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) merupakan kebijakan yang telah digagas lebih kurang 10 Tahun yang lalu sejak keluarnya Perpres Nomor 67 Tahun 2005.
PPP day 2016 mengambil tema “Innovative Fiscal Support For Better Public Services”. Dalam kegiatan tersebut diberikan penghargaan sebagai bentuk apresiasi Kementerian Keuangan kepada kepada Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) atas komitmen dan keberhasilannya dalam membangun proyek infrastruktur dengan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).