Baca tanpa iklan
Wujud nyata dari pentingnya transformasi digital Indonesia dapat dilihat dari bagaimana kesiapan negara maju dan berkembang di dunia sudah berbicara mengenai teknologi 6G, sedangkan Indonesia untuk memulai 5G dan menyelesaikan 4G saja belum.
“Jadi kita gak ada pilihan selain harus bergerak maju, dan itu untuk mengasistensi masyarakat, Kominfo harus berada di depan baik sebagai pelaku langsung untuk wilayah yang tidak terjamah oleh operator seluler maupun sebagai regulator untuk menyiapkan ekosistem secara keseluruhan untuk bergerak bersama-sama,” jelasnya.
Selanjutnya, Menteri Johnny menyambut baik temuan rekomendasi dan perbaikan dari BPK yang harus dilakukan oleh seluruh ekosistem di Kementerian Kominfo, sehingga relasi dan kerjasama antara BPK dan Kementerian Kominfo patut diapresiasi.
“Relasi ini terbentuk karena kesamaan cita-cita, kesamaan cara berpikir, ini saya kira yang rekan-rekan di Kominfo sama-sama tahu dan perlu tindaklanjuti,” tandasnya.
Apresiasi BPK
Anggota III BPK Achsanul Qosasi mengapresiasi kinerja Kementerian Kominfo yang dalam tugas dan fungsi diberikan mandat membangun infrastruktur sebagaimana yang menjadi nawacita Presiden Joko Widodo.
Menurut Anggota III BPK berdasarkan hasil pemeriksaan PDTT Menteri Kominfo beserta jajaran berhasil karena dilihat dari backbone serat optik di seluruh Indonesia saat ini sudah tersedia.
“(Membangun infrastruktur TIK) bukan kerja yang mudah, itu pasti kerja dengan begitu banyak fitnah, begitu banyak isu, begitu banyak tantangan di lapangan terutama di kawasan-kawasan yang daerahnya tidak seperti pulau Jawa,” ujarnya.
Selain itu, Anggota III BPK Achasul Qosasi juga melihat capaian lain seperti membangun Base Transceiver Station (BTS) sampai di daerah terpencil, menghadirkan Program Digital Talent Scholarship (DTS) dan berbagai program dan kebijakan lainnya.
“Bapak (Menkominfo Johnny G Plate) tidak hanya menyiapkan platform tapi juga menyediakan aplikasi, bahkan kontennya juga disiapkan. Itu kan bagian dari partisipasi Menkominfo kepada negara, yang dibiayai oleh negara dan dilaksanakan secara cepat,” imbuhnya.
Kementerian Kominfo telah meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) empat kali berturut-turut sejak tahun 2016 oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Pada Agustus 2019 lalu, Anggota III BPK Achsanul Qosasi menyerahkan opini WTP atas Laporan Keuangan Kementerian Kominfo Tahun 2019 kepada Menteri Kominfo Johnny G Plate.(*)