TRIBUNNEWS.COM – Presidensi G20 tahun ini mengedepankan tiga isu prioritas, yakni arsitektur Kesehatan global, transformasi digital dan ekonomi, serta transisi ekonomi berkelanjutan. Isu kesehatan menjadi sebuah urgensi di balik pertemuan tingkat tinggi pemimpin dunia ini, setelah masyarakat global dihantam dengan badai Covid-19.

Pada presidensi G20 Italia tahun lalu, Indonesia sudah mengusulkan perlunya kebijakan terkait isu kesehatan global yang perlu dibahas pada Presidensi G20 Indonesia tahun ini. Pentingnya penguatan global health architecture, seperti kebijakan dan instrumen global untuk protokol kesehatan yang aman dan terstandarisasi secara internasional agar mempermudah perjalanan internasional.

Pertemuan Menteri Kesehatan G20 tahun 2021 mengadopsi Deklarasi Menteri Kesehatan yang berisikan komitmen dalam mengatasi dampak pandemi terhadap pencapaian Sustainable Development Goals (SDG), kesiapan untuk krisis kesehatan di masa depan, dan strategi global untuk meningkatkan akses yang merata terhadap alat diagnostik, obat, dan vaksin serta merekomendasikan penjajakan pembiayaan global dalam mendukung sistem kesehatan global.

Hal ini sejalan dengan usulan Indonesia untuk mewujudkan instrumen pooling of global resource. Semua agenda besar ini akan kembali menjadi pokok pembahasan sektor kesehatan pada Presidensi G20 Indonesia.

Presiden Jokowi menekankan perhatian G20 terhadap isu kesehatan global. Demi membangun dunia yang lebih tahan terhadap pandemi dan berbagai guncangan ke depan, Jokowi mengajak semua negara untuk memperkuat arsitektur kesehatan global.

Untuk itu perlu disusun mekanisme penggalangan sumber daya kesehatan global, termasuk dana, vaksin, obat, alat kesehatan, hingga tenaga kesehatan yang siap diterjunkan setiap saat untuk membantu negara yang mengalami krisis kesehatan. Komitmen ini perlu ditindaklanjuti dengan langkah nyata pada Presidensi G20 tahun 2022

Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika, Usman Kansong menjelaskan melalui isu arsitektur kesehatan global, Indonesia perlu mendorong tata kelola kesehatan yang lebih tangguh pascapandemi Covid-19. Di sisi lain, isu ini tidak semata didasari pada kondisi dunia selama pandemi, tetapi juga memiliki kepentingan nasional .

 "Indonesia bisa bekerja sama untuk menciptakan sistem kesehatan yang lebih tangguh, supaya masyarakat yang tinggal di daerah terpencil bisa mendapatkan akses layanan kesehatan lebih baik," ujar Usman.

Vaksinasi Covid-19

Dalam penanganan pandemi saat ini, vaksinasi menjadi solusi terbaik yang dijalankan oleh semua negara. Target vaksinasi global, di akhir 2021 ditarget 40% populasi dunia divaksinasi. Di pertengahan 2022, ditargetkan 70% vaksinasi. Saat ini jumlah produksi vaksin global mampu mencakup 70% populasi di dunia.

Namun, fasilitas kesehatan dan distribusi vaksin yang tidak merata, menimbulkan ketimpangan. Di negara maju, fasilitas dan tenaga kesehatan sudah mumpuni, sehingga proses vaksinasi dapat berjalan dengan cepat.

Selain itu, distribusi vaksin juga terbilang lancar karena infrastruktur dan konektivitas yang baik. Sehingga di negara maju saat ini, tingkat vaksinasinya telah mencapai lebih dari 80% bahkan ada yang telah mencapai 100%. Sementara di negara berkembang, tingkat vaksinasinya masih rendah.

Jelang Presidensi G20, Indonesia patut berbangga. Indonesia termasuk negara berkembang yang dapat melakukan vaksinasi sesuai dengan target yang ditetapkan. Hingga akhir 2021, vaksinasi Indonesia hampir menyentuh 50% dari total populasi nasional.

Namun demikian, banyak negara berkembang mengalami kesulitan untuk melakukan vaksinasi. Tentu kondisi ini akan menjadi suatu kerentanan global, karena dengan masih minimnya penduduk negara berkembang yang divaksinasi, maka risiko penularan ke seluruh negara di dunia tetap masih ada. Maka vaksinasi ini perlu untuk terus didorong dan dipercepat.