Baca tanpa iklan
Publik harus mencari informasi akurat sebelum melakukan boikot terhadap produk tertentu.
Masyarakat harus melihat betul profil produsen dari setiap produk yang masuk dalam daftar.
"Kalau misalnya produk itu mayoritas dikelola dalam negeri, apalagi memang benar-benar muslim yang mengerjakannya karyawannya juga muslim produknya juga produk muslim, kemudian juga memberikan sedekah juga kepada kita, ya janganlah diboikot karena akan mematikan usaha saudara kita sendiri di sini," kata dia.
Edo mengungkapkan, sumber informasi produk boikot yang disebarkan melalui media sosial tidak pernah jelas, bisa ditambahkan atau dikurangi berdasarkan selera pengunggah.
Ia menduga ada pihak yang ingin mengeruk keuntungan dari penyebaran daftar produk boikot yang dilakukan secara masif dan terstruktur itu.
Gerakan boikot ditenggarai bisa ditunggai oleh kepentingan kelompok tertentu dengan tujuan memenangi persaingan usaha.
"Artinya pasti ada dorongan lain yang membuat pengunggah mengeluarkan daftar boikot secara tidak bertanggung jawab. Nah ini berbahaya. Dalam konteks persaingan bisnis ini sudah pasti tidak sehat," kata Edo.
Ia mengatakan, cara-cara kekinian seperti menggunakan medsos dan kecerdasan buatan (AI) juga harus digunakan agar lebih masuk dan mudah dimengerti gen Z dan Alpha.
Selain itu, Edo juga meminta publik untuk lebih kritis dan hati-hati dalam melakukan boikot terhadap produk tertentu. Menurutnya, diperlukan riset mendalam untuk membuktikan keterkaitan sebuah produk atau produsen terhadap Israel.
Dosen Universitas Cokroaminoto Yogyakarta, Muhammad Rizky mengatakan, penyebaran informasi hoaks berpotensi mengancam ekonomi digital. Dia melanjutkan, informasi yang beredar bakal berdampak pada preferensi publik untuk membeli produk tertentu.
Menurutnya, perkembangan ekonomi digital dapat membantu pertumbuhan ekonomi nasional. Sehingga, sambung dia, pemerintah perlu membuat regulasi yang mendukung pertumbuhan sektor usaha.
"Regulasi di Indonesia seperti UU ITE, hingga UU terkait digital yang diadakan harus melindungi pelaku usaha di setiap industri," katanya.