TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPP PDIP Said Abdullah mengatakan pemilihan presiden (pilpres) 2024 merupakan momentum yang tepat untuk menghadirkan pemimpin perempuan.

Awalnya, Said Abdullah mengutip hasil survei Akar Rumput Strategic Consulting (ARSC) 21 September 2021 melalui pertanyaan top of mind menemukan bahwa kandidasi capres perempuan masih jauh di bawah laki laki.

Selain itu, hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) juga menunjukkan capres perempuan dari sepuluh daftar kandidasi capres 2024 berada di urutan ke tujuh.

"Artinya, dalam realitas politik di Indonesia kepemimpinan perempuan dalam kandidasi capres 2024 masih menyisakan problem akseptabilitas atau hambatan penerimaan publik," kata Said Abdullah dalam keterangannya, Senin (24/10/2022).

Dari hasil survei tersebut, Said menilai kandidasi capres perempuan masih sulit bersaing dengan capres laki laki pada sisi akseptabilitas untuk di terima dan dipilih pemilih di Indonesia.

Said pun mengutip pernyataan Bung Karno dalam bukunya "Sarinah: Kewajiban wanita dalam perdjuangan repoeblik Indonesia" (cet I, 1947) posisi perempuan dalam perjuangan republik Indonesia bukan sekedar urusan emansipasi".

"Pengalamannya dirawat oleh Sarinah sebagai pembantunya, Bung Karno menemukan humanisme dalam praktik hidup," ujarnya.

Geneologi pemikiran Bung Karno yang Marhaenis, kata dia, kental dengan kritik terhadap modernisme barat sebagai semang imperialisme.

"Jadi kita pahami bila Bung Karno bukan sekedar menempatkan perempuan dalam pemajuan bangsa dan negaranya, lebih spesifik, perempuan menjadi bagian kekuatan yang harus turut serta melawan feodalisme, kolonialisme dan imperialisme," ucap Said.

Baca juga: Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Tegaskan Klarifikasi Terhadap Ganjar Upaya Merawat Kader Partai

Lebih lanjut, ia menuturkan dalam buku Sarinah Bung Karno diungkapkan betapa pentingnya peran perempuan dalam sebuah bangsa.

"Bahkan lebih jauh Bung Karno menggaris bawahi "djikalau tidak dengan mereka (wanita) kemenangan tak mungkin kita tjapai". Terlihat betapa keadaan perempuan pada masanya terdomestifikasi, tak kuasa keluar dari kultur feodal yang patriarki," ungkapnya.

Karenanya, Said menegaskan dari pandangan Bung Karno tersebut menunjukkan mengapa tokoh perempuan menjadi penting untuk tampil dalam kepemimpinan nasional melalui ajang kandidasi capres 2024.

Pertama, kandidasi perempuan dalam kepemimpinan nasional bukan sekedar dukungan terhadap figur, tetapi secara otentik bisa membuktikan bangsa Indonesia keluar dari feodalisme patriarkis sebagai syarat kemajuan sosial.

Kedua, kata Said, kepemimpinan perempuan sudah sewajarnya bila mengacu agregat sosial-demografis kita menempati kedudukan yang strategis.

"Kenapa? aspek keadilan. Artinya mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2020 jumlah penduduk perempuan di Indonesia mencapai 49,76 persen. Ini menunjukkan bahwa secara kuantitatif prosentase kandidasi capres perempuan seharusnya berbanding sama dengan jumlah kandidasi capres laki laki," ungkap dia.

Ketiga, aspek demokrasi bahwa kandidasi capres perempuan dalam kontestasi pilpres 2024 akan mewarnai gagasan-gagasan tentang kesejahteraan perempuan, proteksi atas kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), pengentasan kemiskinan perempuan akibat dominasi kultur patriarki dan dampak struktural turunannya.

"Kaum perempuan juga terbukti sebagai pilar ketahanan pangan, di saat banyak urbanisasi yang dilakukan kaum laki laki, perlahan lahan pertanian kita cenderung feminim. Kekuatan perempuan sebagai kekuatan produksi sangat terlihat begitu diasporisnya para tenaga kerja wanita kita di berbagai belahan negara. Mereka mandiri, namun minim perlindungan atas hak-haknya, terutama di negara-negara yang penghormatan hak asasinya rendah," ujar Said.

Said menjelaskan kehadiran pemimpin perempuan bukan sekedar gerakan emansipasi, bukan kepentingan perjuangan gender, bukan kepentingan personal dan kelompok melainkan kepentingan kehidupan berbangsa dan bernegara ke depan dalam menghadapi tantangan global.

"Yakni peran kepemimpinan perempuan yang visioner dan berperspektif gender, termasuk pada panggung internasional yang kental kebijakan-kebijakan maskulinitas," tuturnya.

Dalam kondisi demikian, Said menegaskan penguatan dan peneguhan afirmatif atas kepemimpinan perempuan di level nasional dan internasional haruslah menjadi agenda bersama.

"Kewajiban kita bersama untuk memperjuangkan kesadaran baru secara massif untuk meminimalisasi aspek hambatan akseptabilitas dan penerimaan publik terhadap kepemimpinan perempuan sebagaimana tercermin dalam data survei di atas," jelasnya.

Karena itu, Said menambahkannya pilpres 2024 merupakan momentum yang tepat bagi bangsa Indonesia dalam menghadirkan pemimpin perempuan.

"Di sinilah momentum pilpres 2024 adalah waktu yang tepat bagi kita untuk menghadirkan kebutuhan bangsa ke depan dalam menghadirkan kepemimpinan perempuan di level nasional," imbuhnya.